Masa Kerja Selesai Tapi Belum Laporan, Panja Sebut Tunggu Rapat Paripurna

PASURUAN – Meski masa kerjanya telah berakhir, Panitia Kerja (Panja) LHP BPK DPRD Kota Pasuruan, belum juga melaporkan hasil kerjanya. Laporan Panja disebut telah tuntas dirumuskan. Akan tetapi, penyampaiannya menunggu digelar rapat paripurna.

Ketua Panja LHP BPK, Ismu Hardiyanto menyampaikan, pihaknya telah merumuskan laporan Panja sesuai dengan kinerjanya selama ini. Di antaranya memuat hasil hearing Panja dengan Pemprov Jawa Timur, guna menguatkan pendapat hukum dalam rekomendasi.

Politisi PKS itu juga mengaku belum menyampaikan laporan Panja ke pimpinan dewan. “Rencananya memang kami sampaikan Selasa (9/7). Ternyata ada rapat paripurna,” kata Ismu.

Sejauh ini, kata Ismu, Panja sudah siap menyampaikan laporan hasil kerjanya. Akan tetapi, pihaknya masih menunggu agenda yang dijadwalkan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Pasuruan.

“Jadi apa saja rekomendasi Panja belum bisa kami sampaikan ke publik. Karena kami belum ada paripurna untuk melaporkan hasilnya ke pimpinan. Sekarang ini masih menunggu dijadwalkan Banmus,” katanya.

Sebelumnya, Panja LHP BPK itu telah mengumpulkan pendapat hukum dari sejumlah pihak. Baik dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur, maupun Biro Hukum Pemprov Jawa Timur. Hal itu berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur yang menyoroti empat proyek di Kota Pasuruan yang belum tuntas pembayarannya.

Yaitu, proyek pembangunan gedung Kesenian, gedung kantor Kecamatan Panggungrejo, gedung kantor Kecamatan Bugul Kidul, dan gedung Farmasi. Ada dua jenis utang yang harus dibayar untuk proyek yang berjalan pada tahun anggaran 2017 itu.

Pertama, utang pada pihak ketiga untuk proyek pembangunan fisik sebesar Rp 8,5 miliar. Kedua, utang untuk proyek pengawasan sebesar Rp 97 juta. (tom/fun)