7 Persen Warga di Kota Probolinggo Tak Terakses Jamban, Ini Persoalannya

MAYANGAN – Ada 7 persen warga Kota Probolinggo yang belum terakses fasilitas sanitasi yang memadai. Tujuh persen warga ini diperkirakan masih membuang limbah rumah tangga secara sembarangan, termasuk ke sungai.

Hal ini diungkapkan Ratih Dewi, behaviour change/marketing specialist USAID IUWASH PLUS Regional Jawa Timur setelah Forum Grup Discussion (FGD) di Bappeda Litbang Kota Probolinggo. “Dari segi persentase, 7 persen warga tidak terakses jamban ini memang kecil. Dibandingkan 93 persen warga yang telah terakses ini,” ujarnya.

Namun, jika dihitung dari jumlah penduduk, menurutnya, angkanya cukup besar. Jika mengacu pada jumlah penduduk Kota Probolinggo pada tahun 2017 yang mencapai 235.440 jiwa, maka diperkirakan ada 16.481 jiwa penduduk yang tidak terakses jamban.

“Termasuk warga yang dekat sungai dan menggunakan jamban ‘helikopter’. Mereka termasuk warga yang tidak terakses jamban,” ujar Ratih.

Dengan tidak adanya jamban, maka warga membuang limbah rumah tangga termasuk tinja ke sungai. Dampaknya selain pencemaran sungai, juga terjadi penyebaran penyakit.

Saat disinggung mengenai alasan warga tidak memiliki jamban, Ratih mengungkapkan ada berbagai alasan. Pertama, karena memang tidak mampu dari segi ekonomi untuk membangun jamban.

“Ke dua, menganggap jamban bukan kebutuhan yang penting. Buktinya ada yang punya sepeda motor dan HP, tapi tidak punya jamban,” ujarnya.

Ada juga warga yang mampu secara finansial. Tapi, tidak bisa membiayai secara tunai pembuatan jamban di rumah.

Dari data yang dihimpun USAID IUWASH PLUS, di Kota Probolinggo ada beberapa kelurahan yang perlu ditingkatkan akses jambannya. Yaitu, Kelurahan Jrebeng Lor, Kedunggaleng, Kanigaran, dan Kebonsari Kulon.

“Yang bagus akses jambannya yaitu di Kebonsari Wetan. Di sana banyak pengembangan perumahan baru. Bisa jadi, itu salah satu penyebabnya. Biasanya untuk kawasan perumahan, akses sanitasi seperti jamban sudah ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Ari Puspita, kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah di Bappeda Litbang menjelaskan, persentase akses warga ke jamban di kota cukup tinggi. Yaitu, 93 persen.

“Tapi, memang ada yang sebagian belum terakses jamban. Hal ini berkaitan dengan sarana dan prasarana sanitasi. Seperti jamban serta mindset masyarakat juga,” jelasnya.

Ari mengungkapkan, Pemkot Probolinggo menargetkan tahun 2019 Kota Probolinggo sudah 100 persen open defecation free (ODF) atau bebas dari buang air sembarangan. Sehingga, mau tidak mau semua warga kota tidak boleh lagi BAB di sembarang tempat, seperti di sungai.

Salah satu kendala bagi masyarakat untuk memiliki jamban adalah terbatasnya pembiayaan. Karena itu, salah satu masukan yang muncul dalam Forum Grup Discussion (FGD) yaitu melibatkan jasa keuangan untuk membantu warga yang tidak terakses jamban untuk memiliki jamban.

“Salah satu kendala masyarakat untuk punya jamban adalah biaya. Perlu strategi mengenai pembiayaan ini,” ujar Ari Puspita, Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah di Bappeda Litbang.

Menurutnya, saat FGD sudah ada tahapan identifikasi stakeholders yang bisa dilibatkan dalam proses pembiayaan. Mulai dari swasta maupun lembaga keuangan.

Hal senada diungkapkan Ratih Dewi, behaviour change/marketing specialist USAID IUWASH PLUS Regional Jawa Timur. “Ada beragam cara untuk membantu pembiayaan kepemilikan jamban. Seperti hibah dan CSR. Bisa juga kredit dari jasa keuangan. Maka, kami juga mengajak koperasi, lembaga pembiayaan, bahkan bank untuk masuk dalam pembiayaan arisan jamban,” jelasnya.

Ratih menjelaskan, tidak semua pembiayaan jamban ini dilakukan melalui hibah. Hibah lebih baik menyasar warga miskin yang tidak memiliki jamban.

“Sedangkan warga yang mampu, tapi tidak bisa melakukan pembiayaan jamban secara tunai, bisa diarahkan ke pinjaman untuk membangun jamban. Ini, bisa melibatkan koperasi, jasa keuangan mikro, bank,” jelasnya.

Ratih menambahkan, jika melibatkan koperasi dan jasa keuangan mikro, tentu besaran pinjaman tidak bisa besar. Mengingat segmen koperasi ini bukan nasabah dengan pinjaman besar.

“Paling tidak untuk pembuatan jamban itu butuh biaya Rp 2 juta sampai Rp 3 juta. Itu, bisa pinjam ke koperasi,” jelasnya. (put/fun)