PAC PKB Protes Usulan Capim DPRD Kab Probolinggo, Ini Penyebabnya

KRAKSAAN – Pengusulan nama calon pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuai protes. Nama-nama yang diajukan DPC PKB Kabupaten Probolinggo ke DPP PKB dan telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan itu diprotes sejumlah PAC PKB.

Bahkan, sejumlah PAC menyebut, pengajuan itu merupakan keputusan sepihak. Karenanya, melalui Forum Komunikasi PAC, mereka melayangkan surat penolakan ke DPP PKB.

Ketua PAC PKB Tegalsiwalan Muhammad Sutikno Jakfar mengaku, menolak tegas keputusan yang dilakukan DPC PKB. Menurutnya, semua lini harus dilibatkan dalam membuat keputusan. “Jika memang yang dipermasalahkan SK (surat keputusan), seharusnya pada Pemilihan Legislatif lalu, kami sudah tidak diakui. Tapi, kenapa setelah ada hasil seperti ini, PAC malah tidak dilibatkan. Itu, yang kami sayangkan,” ujarnya.

Mendapati itu, Sekretaris DPC PKB Kabupaten Probolinggo Hanafi mengatakan, usulan nama-nama calon pimpinan DPRD memang bukan kewenangan PAC. Selain itu, SK PAC sudah tidak berlaku sejak Oktober 2018. “DPC saat Muscab telah dipilih PAC. Kesimpulannya, apa yang dilakukan terkait keputusan partai sudah menjadi kewenangan DPC. Seandainya SK masih berlaku, pun PAC hanya mengusulkan dan keputusan tetap di tangan DPC,” jelasnya.

Diketahui, pada pemilihan legislatif April lalu, PKB mendapatkan tujuh kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo. Dengan modal ini, mereka masih berhak untuk mendudukkan kadernya di kursi pimpinan DPRD. Karenanya, DPC PKB melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan wakil rakyat ini, Rabu (10/7) lalu.

Uji kelayakan ini dilaksanakan di Kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat. Ada tiga nama yang diusulkan DPC PKB. Yakni, Lukman Hakim, Mu’ad, dan Ahsan. Namun, keputusan ini diprotes PAC. Sebab, mereka merasa tidak dilibatkan dalam mengusulkan nama-nama calon pimpinan DPRD itu. (ar/rud)