Sulit Merubah Pasar Daerah jadi BLUD, Ini Faktor yang Menjadi Kendalanya

BANGIL – Pengelolaan pasar daerah di Kabupaten Pasuruan belum bisa dijadikan badan layanan usaha daerah (BLUD). Faktor keuangan menjadi persoalannya. Apalagi, pasar-pasar yang ada, masih “menyusu” anggaran daerah.

“Mereka belum bisa dilepas mandiri. Sehingga, untuk pengelolan menjadi BLUD, belum mampu,” kata Kepala Disperindag Kabupaten Pasuruan, Edy Suwanto.

Menurut Edy, menjadikan pasar daerah sebagai BLUD masih perlu dikaji. Sebab, pelaksanaannya tidak bisa serta merta dilakukan. Mengingat, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan.

Dari kemampuan finansial pasar daerah misalnya. Ia menilai, sejauh ini, pasar daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan, relatif masih mengandalkan APBD untuk pengembangan ataupun pembangunannya.

Sementara perolehan PAD setiap pasar, dinilainya kurang menunjang, jika harus dipergunakan dalam membangun dan mengembangkan pasar. “Perolehan PAD dengan pembangunan pasar, cenderung tidak imbang. Akan sulit jika pasar daerah melakukan pengelolaan anggaran sendiri. Sementara mereka masih cenderung mengandalkan APBD untuk melakukan pembenahan,” sambungnya.

Usulan untuk menjadikan BLUD itu, sempat datang dari legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Rohani Siswanto memandang, dengan BLUD pengelola pasar akan lebih fleksibel. Mereka bisa melakukan pembenahan-pembenahan di lingkungan pasar setempat, tanpa harus menunggu dinas terkait.

“Kalau ada kerusakan kecil, bisa cepat ditangani. Selama ini kan masih menunggu pengajuan anggaran ke Disperidag,” ulasnya.

Konsep tersebut, seperti yang ada di RSUD Bangil. Dengan layanan BLUD, rumah sakit pelat merah itu, bisa melakukan pengelolaan keuangannya secara mandiri. (one/fun)