Selama Enam Bulan, Sudah 60 Narapidana di Lapas Pasuruan yang Bebas Murni

PASURUAN – Ratusan narapidana di Lapas Klas IIB Pasuruan berhak mengirup udara bebas selama enam bulan terakhir. Mereka dapat kembali ke pelukan keluarga setelah menjalani hukuman pidana pokok atau bebas murni. Sebagian lainnya dibebaskan setelah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan dara yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, dalam kurun waktu Januari hingga Juni lalu, ada sebanyak 203 narapidana yang memasuki masa bebas. Dari jumlah tersebut, narapidana dengan pembebasan bersyarat paling banyak. Totalnya yakni 90 orang.

Selebihnya, narapidana yang bebas murni sebanyak 60 orang; cuti bersyarat 52 orang; dan cuti menjelang bebas 1 orang. “Seluruh warga binaan kami upayakan bisa bebas setelah mengikuti program pembinaan dengan tertib,” ungkap Kalapas IIB Pasuruan, Fikri Jaya Soebing.

Selain itu, setiap narapidana juga memiliki hak untuk mendapatkan potongan masa hukuman atau remisi serta program pembebasan lainnya. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21/2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

“Jadi ketika ada narapidana yang sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Permen itu tentunya kami usulkan,” ujarnya.

PENJARA: Petugas sipir melintas di Lapas Pasuruan. Selama setengah tahun, sudah ada 60 warga binaan yang bebas murni. (Foto dok Jawa Pos Radar Bromo)

Meski begitu, kata Fikri, tidak semua narapidana di Lapas IIB Pasuruan bisa mendapatkan haknya sebagaimana yang dicantumkan dalam peraturan. Itu dikarenakan banyak faktor. Umumnya dikarenakan tidak ada penjamin.

“Biasanya penjamin ini dari pihak keluarga. Menjamin selama mereka menjalani cuti bersyarat atau bebas bersyarat,” tutur dia.

Disamping itu, ada beberapa persyaratan administratif yang mesti dipenuhi narapidana binaan untuk mendapatkan cuti bersyarat, bebas bersyarat ataupun cuti menjelang bebas. Lalu, narapidana yang tercatat melanggar disiplin juga tak bakal memiliki hak itu.

“Pelanggaran disiplin itu seperti membawa handphone, atau menyelundupkan narkoba. Tergolong pelanggaran berat. Hukumannya yaitu haknya dicabut,” ungkap dia. (tom/fun)