Enam ASN di Pemkab Pasuruan Dikenai Sanksi, Ada yang Tak Masuk Kerja Lebih dari 46 Hari

PASURUAN – Pemkab Pasuruan terus menegakkan disiplin pegawai bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Setelah memberhentikan lima ASN tahun 2018, saat ini ada enam ASN yang dikenai sanksi pelanggaran disiplin. Mereka terancam diturunkan pangkat, bahkan diberhentikan.

Pada tahun 2018, pemberhentian pada lima pegawai dilakukan lantaran mereka terjerat berbagai kasus. Seperti narkoba, penipuan, dan penyalahgunaan jabatan. Sementara tahun 2019, pelanggaran yang dilakukan kebanyakan lantaran disiplin pegawai.

“Untuk tahun ini ada lima ASN yang kena pelanggaran disiplin. Dan, satu ASN punya kasus pribadi yang menyebabkan juga terkena pelanggaran dispilin,” terang Devi Nilam, kasubid Disiplin Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pasuruan.

Pelanggaran disiplin yang dimaksud menurut Devi, ASN yang dimaksud tidak masuk kerja lebih dari 46 hari secara akumulatif dan tanpa keterangan jelas. Menurutnya, penentuan pelanggaran disiplin ini sudah dibahas dalam rapat internal. Dan biasanya, ASN yang melanggar disiplin tidak hanya bolos kerja. Namun, juga sering mangkir saat kerja, juga pulang lebih awal atau mangkir dari pekerjaan.

“Jadi, pelanggaran disipilin ini sudah akumulatif. Bukan hanya tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas. Tapi juga pelanggaran lain. Seperti sering mangkir kerja dan sebagainya,” terangnya.

Untuk pelanggaran disiplin, ASN akan dikenai sanksi berupa penurunan pangkat. Misalnya dari 2C menjadi 2B. Setelah itu, kenaikan pangkat baru bisa dilakukan setelah 3 tahun. Namun, sanksinya bisa juga sampai diberhentikan. Tergantung dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Jadi saat ini masih proses pelaporan ke BKN Pusat. Terkait keputusan tergantung pusat apakah diberhentikan atau tidak,” ujarnya. (eka/fun)