Targetkan Kantor Keimigrasian Bisa Terealisasi Akhir Tahun

DRINGU – Pemkab Probolinggo menargetkan pelayanan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) terealisasi akhir tahun ini. Dengan alasan, Dirjen Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM telah merestui pengadaan pelayanan keimigrasian tersebut.

Untuk merealisasikan pelayanan UKK tersebut pihaknya sudah alokasikan anggaran untuk siapkan kantor di Gedung MPP. Bahkan, melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2019 nanti, akan dialokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan penunjang UKK.

”Alhamdulillah, keinginan untuk menarik pelayanan keimigrasian ke Kabupaten Probolinggo, bakal terealisasi. Insyaallah jika tidak ada halangan, akhir tahun ini sudah terealisasi,” kata Puput Tantriana Sari, Bupati Probolinggo saat ditemui, Rabu (10/7).

Istri Hasan Aminuddin, anggota DPR RI itu mengungkapkan, keseriusan merealisasikan pelayanan UKK di Kabupaten Probolinggo, telah diupayakan oleh tim OPD-nya. Dimana, mulai dari mengunjungi langsung Dirjen Keimigrasian sampai merehab gedung sisi belakang MPP (Mal Pelayanan Publik) untuk kantor UKK.

”Alhamdulillah, Dirjen Keimigrasian sudah merestui dan tinggal tim dari kementerian survey ke sini untuk memastikan kesiapannya,” terangnya.

Bupati menambahkan, untuk kesiapan saat survei, tidak perlu dikhawatirkan. Karena, tempat kantor sudah dipaparkan saat menemui dirjen keimigrasian. Tinggal melalui P-APBD 2019 nanti, alokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan kebutuhan UKK. Terkait nilai anggarannya, menyesuaikan pembahasan kebutuhan.

”Kalau petugas, nanti bisa dari pihak keimigrasian semua, atau sebagian dari pemerintah daerah kabuapten,” terangnya.

Keberadaan UKK nanti, kata Tantri, tidak hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Kabupaten Probolinggo. selama ini, kantor pelayanna keimigrasian adanya di Jember, Malang dan Surabaya. ”Nantinya, warga luar Kabupaten Problinggo bisa urus masalah keimigrasian di kantor MPP Kabupaten Probolinggo,” ujarnya. (mas/fun)