Pemkab Gelar Mutasi Besar-besaran, Ini Saja Komposisinya

PURWOREJO – Delapan bulan lebih setelah dilantik sebagai Bupati Pasuruan, akhirnya Irsyad Yusuf melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Pemkab Pasuruan, Rabu (10/7). Total ada 333 pejabat yang dimutasi. Termasuk 10 pejabat eselon dua.

Mutasi dan pelantikan pejabat Pemkab Pasuruan itu dilakukan di Pendapa Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Kabupaten Pasuruan. Tercatat ada 10 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon dua, 87 pejabat administator, dan 236 pengawas dan fungsional serta dokter yang diberi tugas sebagai kepala UPT Puskesmas.

TUNGGU LELANG: Meski telah terisi, sebagian OPD yang dijabat eselon II tetap akan memakai lelang jabatan. (Erri Kartika/Jawa Pos Radar Bromo)

Meski mutasi dilakukan besar-besaran, masih ada tiga OPD yang kosong atau tanpa pimpinan. Yaitu, Direktur RSUD Bangil, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Di sisi lain, sebelum mutasi ada delapan OPD yang dipimpin Plt. Yaitu, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.

Nah, saat mutasi, tiga OPD diisi pejabat definitif. Yaitu, Dinas Tenaga Kerja, BKPPD, dan Bappeda. Sementara lima OPD yang lain, tetap dipimpin Plt.

Irsyad Yusuf, bupati Pasuruan mengatakan, akan segera mengisi Plt untuk OPD yang kosong. Yaitu, Direktur RSUD Bangil, Kepala Dispora, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan demikian, setelah mutasi tetap ada delapan OPD yang dipimpin Plt.

Semua OPD yang dipimpin Plt itu, menurut Irsyad, akan diisi melalui proses lelang jabatan. Namun, prosesnya memang lama.

“Setelah ini untuk OPD yang kosong, segera kita lakukan lelang. Namun, masih ada tahapannya menunggu proses seleksi terbuka. Dan masih butuh proses hingga 3-4 bulan lamanya,” terangnya.

Lamanya proses mutasi di Pemkab, menurut Irsyad, terjadi karena saat ini proses pemindahan jabatan memang tidak serta merta dilakukan oleh pejabat daerah. Namun, harus izin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Saya juga harus mempertimbangkan kebijakan politik mana yang efektif dan tidak. Termasuk masukan dari Baperjakat dan latar belakang pendidikan dan track record pejabat. Jadi, memang butuh proses,” terangnya.

Dalam pengarahan setelah mutasi, Irsyad mengatakan, pergantian jabatan adalah hal yang lumrah dilakukan dalam organisasi termasuk pemerintahan. Namun, jangan sampai mutasi ini menjadikan momok dan menurunnya kinerja.

“Tetap sebagai ASN dimanapun ditempatkan harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.

Tujuan dari mutasi sendiri adalah selain ada penyegaran dan meningkatkan kinerja dari ASN. Juga sebagai proses perputaran untuk mengisi jabatan ASN yang sudah purnatugas. Termasuk juga memberikan apresiasi kepada ASN untuk mengaplikasikan ilmunya.

Sementara itu, 10 pejabat eselon dua yang dipindah yaitu, Ihwan yang sebelumnya Kepala Dinas Pertanian serta Plt Kepala Bappeda menjadi Kepala Bappeda. Kepala Dinas Pertanian diisi oleh Yetty Purwaningsih yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KB dan PP).

Kekosongan jabatan Kepala KB-PP diisi oleh Loembini Pedjati Lajoeng yang sebelumnya menjabat Direktur RSUD Bangil. Sedangkan Misbah Zunib yang sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), kini menjabat sebagai Kepala Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang. Dia menggantikan Hanung Widya Sasangka yang kini dipindah tugas menjadi Kepala Dinas PU Bina Marga.

Hari Apriyanto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PU Bina Marga mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lalu, Tri Agus Budiharto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kini menempati posisi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan Ahmad Khasani yang sebelumnya Sekretaris Dewan dan Plt Disnaker, kini dipindah sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Makro. Dia menggantikan Henis Widiyanto yang kini dipercaya sebagai Kepala BKPPD (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah). Selanjutnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Pasuruan dijabat Abdul Munif yang sebelumnya menjabat Kepala Dispora. (eka/fun)