Kader PDIP Bakal Tempuh Jalur Hukum, Ini yang Menjadi Poin untuk Menggugat DPP

PURWOREJO – Polemik internal PDI Perjuangan (PDI-P) Kota Pasuruan pasca Konfercab 2019, semakin meruncing. Sejumlah kader PDI-P menyebut bakal menempuh jalur hukum untuk menggugat penunjukan Raharto Teno Prasetyo sebagai ketua DPC PDI-P Kota Pasuruan.

DISEGEL: Kantor DPC PDI Perjuangan di Sekargadung yang disegel. (Dok. Jawa Pos Radar Bromo)

Tekad untuk menempuh jalur hukum itu didahului dengan aksi menurunkan papan bertuliskan Kantor DPC PDI-P Kota Pasuruan, Selasa (9/7) malam. Saat itu, belasan kader PDI-P Kota Pasuruan mendatangi kantor DPC PDI-P setempat di Jalan Kyai Mansur, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo.

Mereka tiba sekitar pukul 20.00. Setibanya di lokasi, mereka menurunkan papan bertuliskan Kantor DPC PDI-P Kota Pasuruan. Kemudian, menggantinya dengan papan bertuliskan Posko Garda Pelopor Perubahan dan Promeg 1996 Kota Pasuruan.

Salah seorang kader PDI-P Kota Pasuruan, Luluk Mauludiah mengungkapkan, aksi ini sengaja dilakukan oleh sejumlah kader. Sebab, mereka tidak ingin bangunan di Jalan Kyai Mansur itu digunakan oleh ketua hasil Konfercab. Menurutnya, hasil Konfercab ini tidak bisa diterima.

“Segel pada bangunan ini kami lepas. Bangunan ini bakal dimanfaatkan untuk Posko Garda Pelopor Perubahan dan Promeg. Jadi, bukan lagi kantor PDI-P Kota Pasuruan. PDI-P sudah tidak memiliki kantor,” jelasnya.

Mantan Sekretaris PDI-P ini menjelaskan, keputusan PDI-P memilih Raharto Teno Prasetyo sebagai ketua DPC PDI-P Kota Pasuruan merupakan pemaksaan kehendak. Padahal, Teno sama sekali tidak mampu merealisasikan janjinya.

Menurutnya, saat menjadi Wawali, Teno sempat berjanji bakal menambah suara PDI-P di Kota Pasuruan. Yaitu, dari tiga suara pada periode 2014-2019 menjadi enam suara di periode 2019-2024 di DPRD Kota Pasuruan. Namun, ternyata janji ini tidak terealisasi.

“Malah periode lima tahun ke depan, PDI-P hanya memiliki wakil dua orang saja. Padahal, beliau sekarang berstatus sebagai kepala daerah,” jelas Luluk.

Ia lantas merinci ada sejumlah kejanggalan dalam pemilihan struktur pengurus PDI-P Kota Pasuruan dalam Konfercab. Di antaranya, Teno bukan merupakan kader asli dari PDI-P dan ia juga bukan warga asli Kota Pasuruan.

Kejanggalan lagin, Teddy Armanto yang ditunjuk sebagai sekretaris DPC PDIP Kota Pasuruan pernah menjadi calon legislatif (caleg) di Kabupaten Banyuwangi. Namun, dengan kendaraan partai politik (parpol) lain. Bukan dari PDI-P.

Saat ditanya kemungkinan melakukan rekonsiliasi dengan pengurus PDI-P Kota Pasuruan hasil Konfercab, Luluk dan belasan kader PDI-P mengaku kondisi itu sangat sulit terjadi. Dirinya dan kader lainnya sudah menyiapkan perlawanan melalui legal action.

“Ini hanya strategi partai saja. Namun, dampaknya pada perkembangan PDI-P tidak ada sama sekali. Kami tegas bakal menggunakan jalur hukum untuk menggugat keputusan ini,” sebutnya.

Jawa Pos Radar Bromo sudah berupaya meminta konfirmasi dari Wawali Raharto Teno Prasetyo. Namum, sampai saat berita ini ditulis, wartawan media ini belum berhasil mendapatkan keterangan darinya. Ajudan Wawali, Gala menyebut Teno memiliki agenda yang padat.

“Pak Wawali memimpin dua rapat hari ini (10/7, Red). Selanjutnya, beliau memiliki agenda di lapangan. Belum bisa dipastikan kapan bisanya,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, terpilihnya Raharto Teno Prasetyo, Tedy Armanto, dan Muhammad Arief sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara (KSB) DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan menimbulkan gejolak internal. Sejumlah kader merasa kecewa dengan keputusan partai berlambang banteng moncong putih itu.

Setelah pulang dari Konferensi Cabang (Konfercab) Serentak di Surabaya, Minggu (7/7), sejumlah kader menyegel kantor DPC di Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo. Mulai dari pintu utama hingga beberapa jendela bangunan bercat merah itu disegel menggunakan bambu yang dipaku menyilang.

Kekecewaan terjadi, salah satunya karena KSB terpilih tidak memenuhi salah satu persyaratan menjadi pengurus struktural. Antara lain, setidak-tidaknya telah menjadi anggota selama 7 tahun atau pernah menjadi pengurus struktural. (riz/fun)