BKD Belum Bisa Berikan Sanksi terhadap Oknum PNS yang Tersandung Penipuan

KRAKSAAN – As’ari Rankuti, 43, kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Probolinggo. Sanksi lain masih akan menanti oknum PNS yang seharinya berdinas sebagai staf di Kecamatan Kotaanyar tersebut.

Kasus penipuan yang menyandung As’ari Rankuti, juga telah diketahui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo. Sejauh ini BKD masih mendalami kasus hukum yang sedang berjalan untuk pemberian sanksi.

Hanya saja, sanksi untuk As’ari, tidak bisa diberikan saat ini. BKD tentu harus menungu kasus hukum sudah berkekuatan hukum tetap alias incrakcht.

Hal itu diungkapkan Kabid Penilaian Kinerja dan Displin BKD Kabupaten Probolinggo Sukartadi. Dia mengatakan jika pemberian sanksi kepada pegawai negeri sipil (PNS) dapat diberikan ketika sudah ada keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

“Kami masih dalami kasus ini, sejauh mana proses hukum yang sedang berjalan. Nanti akan kita tentukan langkah dan sanksi yang bisa di jatuhkan kepada onkum PNS,” Ujarnya.

Menurut Sukartadi oknum PNS yang sedang terjerat kasus hukum masuk kategori PNS Indispliner. Sehingga pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

“Ada beberapa tingkat dan jenis hukuman yang bisa berikan kepada oknum PNS Indisipliner seperti yang di sebutkan dalam pasal 7. Diantaranya adalah kategori ringan, sedang dan berat nah ini masih belum diketahui karena belum ada keputusan dari pengadilan,” ujarnya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, As’ari Rangkuti, oknum PNS yang bekerja di kecamatan, diamankan kepolisian. Itu setelah PNS asal Gunggungan Lor, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, tersandung kasus penipuan jual beli tanah yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah pada Februari 2016 silam.

Saat itu, tersangka bersama korban yakni Syafi’i, warga Desa Kandangjati Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, hendak bertransaksi jual-beli tanah. Tersangka As’ari menawarkan satu bidang tanah sawah yang berada di Pakuniran seluas 16 hektare. Lahan itu disebutkan As’ari adalah tanah pribadinya.

Setelah beberapa kali mencicil, Syafi’i merasa ditipu karena luas tanah, tak sesuai dengan tanah yang ditawarkan. Bahkan setelah dicek, ternyata tanah yang dijual As’ari, merupakan tanah milik negara. As’ari lalu dipolisikan. Saat ini As’ari ditahan dan dijerat pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancama pidana penjara 4 tahun. (ar/fun)