Dewan Soroti Sisa Lebih Anggaran yang Nilainya Rp 216 Miliar

PANGGUNGREJO – Besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Pemkot Pasuraun 2018, menjadi perhatian sejumlah fraksi di DPRD. Maklum, besarnya mencapai Rp 216 miliar. Sejumlah anggota dewan menyayangkan banyaknya anggaran yang tidak terserap.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pasuruan Ismu Hardiyanto mengatakan, pihaknya dapat menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2018 untuk selanjutnya di-perda-kan. Namun, fraksinya sangat menyayangkan tingginya silpa pada 2018.

Silpa yang tidak terserap tahun lalu mencapai Rp 216 miliar. Salah satu faktornya tidak digunakannya dana tidak terduga senilai Rp 37 miliar dan dana terduga senilai Rp 3 miliar. “Ini, sungguh sangat disayangkan. Pemkot harus segera memastikan agar anggaran yang sudah dialokasikan bisa terserap maksimal. Sehingga, silpa tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Selasa (9/7), sidang paripurna tentang LKPj APBD 2018, masuk tahap akhir. Dalam pemandangan akhir, semua fraksi di DPRD Kota Pasuruan dapat menerimanya. Paripurna itu digelar di Gedung DPRD Kota Pasuruan, mulai sekitar pukul 10.00. Enam fraksi di DPRD hadir semua.

Besarnya silap ini mendapat perhatian sejumlah anggota dewan. Ismu mengatakan, mekanisme pencairan dana tak terduga dan dana terduga itu perlu diubah dan dipermudah. Ia mencontohkan, peristiwa kebakaran Pasar Mebel Bukir pada 2017.

Menurutnya, Pemkot Pasuruan tidak bisa melakukan perbaikan sementara menggunakan dana tidak terduga. Sebab, harus menunggu hasil Laboratorium Forensik dari Mabel Polri. “Ternyata hasil forensiknya lama. Sehingga, tidak bisa diselesaikan dengan dana tidak terduga. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau perlu mekanismenya dipermudah,” ujar anggota Komisi II DPRD Kota Pasuruan tersebut.

Anggota Fraksi Gerakan Persatuan Hati Nurani (GPHN) Lukman Hakiem Bachmid menambahkan, pihaknya berharap pola penyerapan anggaran dilakukan secara berimbang, proporsional, dan kontinyu. Maksudnya, tidak lambat di awal, namun dilakukan di akhir tahun anggaran. “Kondisi ini membuat penyerapannya tidak efisien. Sehingga, menyebabkan terjadinya kegagalan penyerapan anggaran secara optimal,” ujarnya.

Berkaitan dengan persoalan ini, Jawa Pos Radar Bromo sudah berupaya meminta penjelasan dari Sekretaris Daerah Kota Pasuruan Bahrul Ulum. Namun, sampai berita ini ditulis tadi malam, belum mendapatkan penjelasan. Pesan pendek dan panggilan telepon yang ditujukan kepadanya belum direspons. (riz/fun)