Bupati Probolinggo Jalani Klarifikasi LHKPN oleh KPK selama Sejam

SURABAYA – Selama satu jam, Bupati Probolinggo Hj. Puput Tantriana Sari menjalani klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh KPK. Klarifikasi dilakukan di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa (9/7).

Klarifikasi itu merupakan bagian dari kegiatan KPK, memeriksa LHKPN tahun 2018 untuk 37 pejabat di Jawa Timur. Termasuk Bupati Tantri, panggilannya.

Tantri sendiri mengaku, datang ke Gedung Grahadi untuk memenuhi undangan KPK. ”Saya memenuhi undangan divisi pencegahan KPK untuk klarifikasi LHKPN 2018,” kata Tantri.

Tantri menegaskan, klarifikasi LHKPN merupakan kegiatan rutin bagi penyelenggara negara. Dirinya, 6 tahun yang lalu juga mengikuti klarifikasi serupa. Tepatnya saat masa awal menjabat sebagai Bupati Probolinggo.

Bedanya, menurut Tantri, enam tahun lalu klarifikasi dilakukan KPK dengan datang ke Probolinggo. Namun, saat ini kegiatan itu dijadikan satu dengan beberapa kepala daerah yang lain di kantor Gubernur Jatim.

Alhamdulillah, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat di Kabupaten Probolinggo adalah ranking enam terbaik di Jawa Timur. Saya pun berharap Kabupaten Probolinggo bisa menjadi contoh daerah lain dalam kepatuhan pelaporan LHKPN,” ungkapnya.

Terpisah, Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Probolinggo Heri menjelaskan, tepat pukul 08.30, Bupati mulai memasuki ruangan untuk menjalani klarifikasi LHKPN 2018. Sekitar 1 jam lamanya, Bupati berada di ruangan yang disiapkan sesuai jadwal.

”Tadi Ibu Bupati hadir membawa sejumlah berkas. Seperti buku tabungan dan dokumen pribadi. Seperti KTP dan KK,” terangnya.

Selain Bupati, menurutnya, ada pejabat pemkab yang hadir juga sesuai undangan. Yaitu, Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono, Kepala Dinas Pendidikan Dewi Korina, dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Prijono.

”Yang hadir itu sesuai undangan dari KPK. Itu, sampling saja,” terangnya. (mas/hn)