Suara Hitungan KPU Pasuruan Lebih Banyak, PPP Gugat ke MK

PASURUAN – Gugatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap hasil pemungutan suara di Dapil II Jawa Timur berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU Kota Pasuruan yang menjadi salah satu penyelenggara di dapil tersebut kini telah menyerahkan daftar alat bukti (DAB) kepada kepaniteraan MK.

Kasubbag Hukum KPU Kota Pasuruan Gandha Widyo Prabowo mengatakan, KPU telah berkoordinasi dengan tim penyelesaian sengketa KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI. Lalu juga dengan tim hukum yang ditunjuk KPU RI guna menyiapkan dokumen alat bukti yang diperlukan dalam sidang PHPU.

“Alat bukti yang mendukung jawab atas permohonan PHPU sudah kami siapkan. DAB ini juga disusun berdasarkan hasil konsultasi dengan tim hukum pihak termohon,” kata Gandha.

Ia menjelaskan, daftar alat bukti itu juga telah diserahkan ke pihak kepaniteraan MK untuk diperiksa. Jumlahnya sebanyak 1 buah dokumen yang dileges serta lima buah salinan dokumen yang juga dileges.

“Jika ada kekurangan dokumen yang dibutuhkan tim hukum, nanti akan segera dilengkapi pada masa perbaikan. Termasuk apakah perlu untuk menyusulkan dokumen sampai tingkat terbawah atau tidak, kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” ujar Gandha.

Gugatan itu diajukan DPP PPP lantaran menilai ada selisih perolehan suara yang terjadi di 12 kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan di Kota Pasuruan. Perbandingan selisih suaranya disebut mencapai 199.815.

Perolehan suara versi PPP sebagai pemohon sebanyak 101.233. Sedangkan versi penghitungan KPU sebesar 301.048. (tom/mie)