Silpa 2018 Pemkot Probolinggo Rp 266,4 M, Ini Sorotan DPRD

MAYANGAN – Besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) Pemkot Probolinggo 2018 yang mencapai Rp 266,4 miliar, menjadi perhatian Fraksi PKB DPRD Kota Probolinggo. Karenanya, Fraksi PKB menilai perlu adanya reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang penyerapan anggarannya rendah.

Adanya penghargaan dan sanksi ini diharapkan dapat memacu peningkatan serapan anggaran. “Besarnya silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) 2018 yang mencapai Rp 266,4 miliar lebih diharapkan tidak terjadi lagi pada tahun anggaran 2020. Dari hasil pembahasan DPRD dengan eksekutif, ditemukan ada beberapa OPD tidak bisa menyerap anggaran karena salah memasukkan kode rekening,” ujar Perwakilan Fraksi PKB Syaifudin Dzulqarnain.

Akibatnya, anggaran yang telah ditetapkan tidak dapat dibelanjakan karena TAPD tidak cermat. Selain itu, anggaran belanja daerah sebesar Rp 1,1 triliun, terealisasi pengeluaran definitif sampai 31 Desember sebesar Rp 957 miliar atau sekitar 82,08 persen.

“Artinya, keuangan daerah jika diukur menggunakan penghitungan rasio keuangan masih banyak yang perlu dibenahi. Faktornya, karena perencanaan yang kurang matang,” jelasnya.

Fraksi PKB melihat perlu adanya reward and punishment sebagai alat motivasi bagi pimpinan ASN. “Bagi pimpinan ASN yang tidak berprestasi, anggarannya harus dikepras sampai titik nadir,” ujar Syaifudin.

Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin sepakat program yang sudah disusun seharusnya bisa cepat terserap dan tercapai. “Tapi, harus dilihat juga kendala-kendala penyerapan anggaran untuk kami evaluasi. Kendalanya apa, kami cari. Capaian itu adalah keharusan, karena sudah dianggarkan harus terlaksana. Jika ada kendala, kami evaluasi,” ujarnya.

Politisi PKB ini mengatakan, setiap OPD memiliki persoalan atau kendala yang berbeda dalam penyerapan anggaran. Namun, secara umum adalah keterbatasan waktu untuk penyerapan anggaran. (put/rud)