PT Pasuruan Migas Tagih Kembali Uang yang Dibekukan Kejaksaan

MENAGIH: Tim kuasa hukum PT PaMi kembali mendatangi kantor Kejari Kota Pasuruan Senin siang (8/7). Mereka datang untuk menagih barang bukti yang disita Kejari lantaran perkaranya sudah inkracht. (Muhamad Busthomi/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN – Meski perkara yang ditangani telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan belum juga mengembalikan rekening PT Pasuruan Migas (PaMi) yang selama ini disita. Senin (8/7) tim kuasa hukum perusahaan tersebut, kembali mendatangi kantor Kejari Kota Pasuruan.

Suryono Pane dan Mamat Aryo Setiawan tiba di kantor yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman sekitar pukul 13.00. Mereka bermaksud untuk menagih pengembalian rekening berisi uang senilai miliaran rupiah yang selama ini dijadikan barang bukti.

Terhitung sudah tiga kali pihak perusahaan yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu mempertanyakan pengembalian rekening kepada Korps Adhyaksa. Suryono juga mengaku telah mengirimkan surat permohonan pengembalian barang bukti.

Selain ditujukan kepada Kepala Kejari Kota Pasuruan, tembusan surat itu juga disampaikan kepada sejumlah pihak. Diantaranya Jaksa Agung RI, Ketua Komisi III DPR RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, serta Bupati Pasuruan dan PT Chowie Wong Technindo selaku pemegang saham.

“Karena perkaranya telah inkracht dan putusan MA telah memerintahkan kepada JPU (jaksa penuntut umum) untuk mengembalikan barang bukti dalam perkara ini. Kami berharap Kejari segera mengembalikan barang bukti itu kepada PT Pami. Sehingga para pemegang saham dapat melakukan penataan kembali terhadap perusahaan,” beber Suryono.

Barang bukti yang diminta untuk segera dikembalikan itu yakni uang sebesar USD 263.929.12 atas nama PT Pasuruan Migas dalam rekening BRI, uang sebesar Rp 104.823.914 rekening BRI, dan tiga buah rekening koran perbulan Maret 2012 hingga Juli 2013.

“Jika tidak, tentunya kami akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut,” kata Suryono.

Sayangnya kedatangan mereka tak ditemui pejabat berwenang dari Kejari. Sebab Kasi Pidsus Asep Sunarsa saat itu sedang berada di Kejaksaan Tinggi, Surabaya.

Ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bromo, Asep mengaku telah menerima salinan putusan dalam perkara itu. Namun pihaknya memang belum bisa men komisaris utama PT PaMi) ya. Jadi, penyitaan barang bukti ini untuk dua perkara,” ujar Asep.

Menurutnya, pihaknya mesti mengonfirmasi perkara Kasian Slamet ke Kejati Jawa Timur lebih dulu. Sebab Kejati lah yang menangani perkara tersebut. “Nah, ini kami masih konfirmasi ke Kejati mengenai perkara Kasian Slamet itu masih berlanjut atau seperti apa,” ungkapnya.

Asep menegaskan, pihaknya juga tak bermaksud menahan barang bukti itu terlalu lama. Ia menyanggupi pengembalian barang bukti itu secepatnya setelah mendapat jawaban dari Kejati. “Jika memang sudah tidak ada lagi perkaranya, ya kami kembalikan,” tandasnya.

Seperti yang pernah diberitakan, Kejari Kota Kabupaten Pasuruan mencurigai adanya penyimpangan di PT PaMi. Hal itu muncul, setelah Kejaksaan Kota Pasuruan mencurigai adanya suntikan dana ke PT PaMi ada penyelewengan.

Kasus ini pun ditelusuri pihak kejaksaan sekitar tahun 2013 silam. Hingga dalam perkembangannya, dua orang dijadikan tersangka. Keduanya adalah Komisaris Utama PT PaMi Kasian Slamet dan Muhaimin yang menjabat sebagai komisaris.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kasian Slamet menempuh jalur hukum dengan menggugat praperadilan statusnya itu. Hingga akhirnya ia menang dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah.

Berbeda dengan Muhaimin, yang akhirnya harus menjalani proses hukum. Muhaimin dituntut hukuman badan 15 tahun penjara oleh JPU Kejari Kota Pasuruan pada 11 Januari 2016 silam. Bukan hanya itu, ia juga dituntut untuk mengembalian kerugian negara senilai Rp 10 miliar. Bila tidak, dia harus mendekam lebih lama 6 tahun. Ia juga dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Namun, majelis hakim Pengadilan Tipikor tak sependapat. Dalam putusan pengadilan tipikor Surabaya pada 5 Februari 2016, hakim memutuskan terdakwa bebas. Dari situlah, pihak JPU Kejari Kota Pasuruan melakukan upaya kasasi ke MA. Kasasi itu diajukan tanggal 18 Februari 2016 silam. (tom/fun)