KPK Klarifikasi LHKPN Bupati Probolinggo, Tiga Kepala OPD Ikut Diperiksa

KRAKSAAN – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini, Tantri diundang KPK untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Grahadi, Surabaya.

Selain Tantri, KPK juga akan memeriksa tiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Probolinggo. Yakni, Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dari data yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, jadwal pemeriksaan LHKPN Bupati Probolinggo bersamaan dengan sejumlah kepala daerah lainnya di Jawa Timur. Seperti Bupati Blitar dan Bupati Bangkalan.

Bupati Tantri membenarkan adanya rencana pengecekan dan pemeriksaan LHKPN-nya hari ini. Selama tidak berhalangan, ia memastikan akan hadir memenuhi undangan KPK.

“Betul, besok (hari ini) akan dilakukan konfirmasi. Hal yang sama seperti 6 tahun lalu saat saya menjabat Bupati di awal periode pertama. Perbedaannya, dulu KPK langsung mendatangi ke masing-masing kepala daerah. Untuk sekarang, dipusatkan di Gedung Grahadi Surabaya,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bromo, Senin (8/7).

Disinggung soal kepala OPD yang akan ikut diperiksa, istri anggota DPR RI Hasan Aminuddin ini juga mengamini. Mereka juga diundang ke Gedung Grahadi. “Betul, sesuai undangan. Memang KPK melakukan sampling rutin terhadap pejabat negara terkait LHKPN,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo Yulius Christian mengatakan, hasil monitoring penyelenggara negara, kepatuhan Pemkab Probolinggo, ada 73 pejabat OPD yang wajib lapor. Dari ketepatan, mereka sudah melapor tepat waktu. “Batas akhir laporan untuk tahun 2018 adalah 31 Maret 2019. Semua sudah laporkan sebelum batas akhir,” ujarnya. (mas/fun)