Kantor PDI Perjuangan Disegel, DPD Menyarankan Ini ke DPC

PASURUAN – Terpilihnya Raharto Teno Prasetyo, Tedy Armanto, dan Muhammad Arief sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan menimbulkan gejolak internal. Sejumlah kader merasa kecewa dengan keputusan partai berlambang banteng moncong putih itu.

POLEMIK INTERNAL: Penyegelan kantor dinilai lantaran ada ketidakpuasan di Konfercab dalam pemilihan Ketua, Bendahara dan Sekretaris. (Muhamad Busthomi/Jawa Pos Radar Bromo)

Setelah pulang dari Konferensi Cabang (Konfercab) Serentak di Surabaya, Minggu (7/7) lalu, sejumlah kader menyegel kantor DPC di Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo. Mulai dari pintu utama hingga beberapa jendela bangunan bercat merah itu disegel menggunakan bambu yang dipaku menyilang.

Di pintu, terdapat dua lembar kertas yang ditempel. Masing-masing bertuliskan “KANTOR INI BUKAN MILIK PDIP”.

Mantan Sekretaris DPC PDIP Kota Pasuruan, Luluk Mauludiyah angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa kantor tersebut memang bukan milik partai. Melainkan miliknya pribadi yang selama ini dipinjamkan untuk dijadikan kantor partai.

Soal penyegelan itu, kata Luluk, merupakan bentuk kekecewaan sebagian kader partai dengan terpilihnya KSB periode 2019-2024. Ditetapkannya KSB tersebut dinilai melenceng dari ketentuan Peraturan Partai Nomor 28/2019.

“Kami kecewa berat karena DPP mengajukan syarat-syarat untuk KSB itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan sore tadi (sebelum konfercab). Antara lain, setidak-tidaknya telah menjadi anggota selama 7 tahun atau pernah menjadi pengurus struktural,” kata Luluk saat dikonfirmasi, Minggu (7/7) malam.

Ia menyebut, KSB terpilih tidak memenuhi salah satu persyaratan itu. Luluk juga menuding ada oknum DPP yang bertingkah arogan hingga tak mengindahkan aturan partai. Kata Luluk, hal itu memang bisa saja terjadi lantaran posisi PDIP saat ini menjadi partai pemenang Pemilu.

“Mereka ini merasa PDIP menang, lalu tak memakai aturan. Melainkan memakai tangan besinya. Jika PDIP dipenuhi orang-orang samacam itu, yang tidak tahu arti perjuangan, saya yakin partai ini akan berubah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya dan sejumlah kader partai lainnya akan berpindah haluan. “Kami akan keluar dari keanggotaan PDIP. Teman-teman yang lain juga banyak yang kecewa dan berniat mau keluar. Mulai dari pengurus ranting, sebagian pengurus PAC dan semua kader Promeg (Pro Mega) keluar,” tegasnya.

Sebelumnya, kata Luluk, ada beberapa nama yang diusulkan partai untuk bisa ditunjuk sebagai Ketua DPC. Selain Luluk, ada nama Pujo Basuki, Pranoto, Sulhendri, dan Joko Samudro.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Jawa Timur, Eddy Paripurna menyebutkan bahwa tidak ada persoalan selama Konfercab Serentak itu berlangsung. “Jadi kalau mengacu pada PP 28 Tahun 2019 itu, di pasal 21 itu jelas. DPP punya hak prerogatif. Apapun yang telah diputuskan DPP sudah final, jadi sifatnya mutlak,” terangnya.

Pria yang juga mantan Wakil Bupati Pasuruan itu lantas menegaskan, mekanisme pembentukan kepengurusan personalia DPC selama ini sudah dilalui secara prosedural. Yakni melalui rapat pleno mulai dari tingkat PAC, DPC, DPP, hingga DPP.

Rapat pleno tersebut hanya memilih calon ketua DPC. Masing-masing PAC memilih tiga nama calon ketua. Kemudian rapat pleno DPC digelar guna memilih delapan nama. “Lalu dalam rapat pleno DPP, muncul tiga nama calon yang diputuskan sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara,” bebernya.

Sedangkan menganai tuduhan adanya oknum DPP yang sewenang-wenang dalam mengambil keputusan, dinilai Eddy, tidak benar. Sebab semua kader partai yang menjadi pengurus, memiliki tugas dan tanggung jawab yang mesti dijalankan sesuai aturan partai.

Eddy juga tak terlalu mempersoalkan penyegelan kantor DPC yang disertai ancaman sejumlah anggota untuk hengkang dari partai. “Itu hak pengurus lama. Tapi seyogyanya KSB terpilih agar melakukan komunikasi dan rekonsiliasi,” jelasnya.

Sementara, Raharto Teno Prasetyo saat ditemui sejumlah wartawan kemarin, membeberkan isi dari Pasal 44 Peraturan Partai Nomor 28/2019. Diantaranya menyebutkan bahwa DPP dapat menetapkan KSB, diluar nama-nama yang diusulkan oleh DPC atas dasar pertimbangan dan kepentingan strategi partai.

“Semua keputusan ada ditangan pimpinan, dalam hal ini Ibu Megawati Soekarno Putri,” katanya.

Meski sempat kaget lantaran ditunjuk sebagai Ketua DPC PDIP Kota Pasuruan, sebagai kader, dirinya juga harus patuh terhadap apa yang menjadi keputusan partainya. “Jadi kami selaku petugas partai tetap tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi keputusan DPP. Dan kami siap melaksanakan tugas yang dimandatkan kepada kami,” ujarnya.

Mengenai gejolak internal yang tengah terjadi, kata Teno, dirinya akan segera berusaha untuk melakukan yang terbaik demi menjaga keutuhan partai. “Kami akan segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pengurus demisioner. Karena kami juga harus menindaklanjuti beberapa program dan agenda partai. Termasuk tentang kepemilikan sekretariatan,” tandasnya. (tom/fun)