Ini Dampak Ekonomi dari Penutupan Karaoke Versi Kadin

MAYANGAN – Langkah Pemkot Probolinggo tidak memperpanjang izin tempat hiburan diperkirakan akan berdampak pada berbagai sektor. Terutama, sektor sosial dan ekonomi. Bahkan, terhadap dunia pendidikan.

Hal ini diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Probolinggo Indi Eko Yanuarto. “Memperpanjang izin tempat hiburan merupakan hak prerogatif dari Wali Kota. Tentunya beliau memiliki pandangan sendiri atas keputusan tersebut. Namun, perlu juga dipertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap sektor lain. Seperti ekonomi dan tenaga kerja,” ujarnya.

Indi mengaku, melihat fokus pemerintah saat ini pada bidang pendidikan dan kesehatan. Dari segi pendidikan, tidak memperpanjang izin tempat hiburan malam merupakan hal yang positif.

“Mengingat tempat hiburan bisa memberikan dampak negatif bagi pelajar. Saya menyampaikan ini dari sudut pandang saya sebagai guru,” ujar putra mantan Wali Kota HM Probolinggo Buchori dan Rumini ini.

Namun, menurutnya, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi dan tenaga kerja, dampaknya akan lain. Karyawan tempat hiburan itu tidak bisa lagi bekerja seperti biasa.

“Muncul pengangguran baru. Sisi ekonomi juga berpengaruh dari PAD. Meski PAD dari tempat hiburan juga tidak besar,” ujarnya.

Indi mengatakan, sisi ekonomi lain, seperti sudut pandang investor juga perlu dipertimbangkan. Dengan tidak memperpanjang izin tempat hiburan, investor yang berencana masuk juga akan mempertimbangkan untuk menanamkan modal dan mengembangkan usahanya di Kota Probolinggo.

“Bagaimana keberlanjutan usahanya jika nanti izin tidak diperpanjang. Tentu untuk menanamkan modal, juga tidak sedikit. Seperti Pop City, investasi untuk peralatan usahanya tidak murah. Maka, ketika ingin menanamkan modal, akan dipertimbangkan dulu keberlanjutan usahanya nanti,” ujarnya.

Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menyadari jika setiap kebijakannya pasti akan menimbulkan pro-kontra. Menurutnya, dampak dari kebijakan itu merupakan tantangan yang harus dihadapi.

“Tidak mungkin suatu kebijakan tidak ada dampaknya. Kami pikirkan semua yang penting keputusan itu harus berjalan. Tapi, yang pasti kegiatan di tempat hiburan itu sudah tidak boleh dilakukan lagi,” ujarnya.

Disinggung mengenai kemungkinan menyalurkan pekerja tempat hiburan ke sektor lain, Hadi mempersilakan asalkan pihak karyawan bersedia. “Terserah, jika karyawan itu mau disalurkan pada pekerjaan lain, monggo. Asalkan ada lowongan pekerjaan yang terbuka,” ujarnya. (put/rud)