Dishub Kota Probolinggo Kaji Rencana Angkot Online

MAYANGAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo akan mengkaji angkutan kota (angkot) berbasis online. Kini, Dishub berencana berkoordinasi dengan Dishub Kota Bekasi. Sebab, sudah lebih dulu mengaplikasikan angkot online.

Langkah ini merupakan respons atas saran Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin kepada para sopir angkot. Angkot berbasis online ini digunakan agar keberadaan angkot di Kota Probolinggo bisa bertahan di tengah persaingan angkutan umum lainnya. Terutama, angkutan umum berbasis online.

Kepala Dishub Kota Probolinggo Sumadi mengatakan, menyediakan aplikasi online bagi angkot agar ke depan angkot tetap bisa beroperasi. “Ini, rencana ke depan yang akan kami lakukan. Angkutan kota online sudah beroperasi di Bekasi. Kalau di daerah lain bisa berjalan, kenapa kita tidak mencobanya,” ujarnya.

Untuk mewujudkan angkot berbasis online, pihaknya masih akan mengkajinya. Namun, menurutnya sejumlah angkot yang ada juga perlu peremajaan, sehingga kondisinya semakin layak untuk penumpang. “Konkretnya, kami akan melakukan studi banding sekitar bulan September terkait dengan pelaksanaan angkot online. Serta, pengumpulan informasi yang ada, kalau memungkinkan akan segera dilaksanakan,” ujar Sumadi.

Diketahui sebelumnya, Sabtu (6/7), belasan sopir angkot di Kota Probolinggo menemui Wali Kota di rumah dinasnya. Mereka mengadukan makin sepinya penumpang karena kalah dengan ojek online. Mereka meminta Wali Kota untuk melarang ojek online.

Bahkan, mereka terang-terangan menyebut adanya Perwali Nomor 116/2017. Perwali tentang penghentian sementara pelayanan angkutan orang dengan sepeda motor yang menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi informasi ini disebut tak berguna. Sebab, para ojek online masih tetap beroperasi.

Sumadi mengatakan, Perwali itu sudah selaras dengan UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Sebenarnya terjadi diskresi aturan yang ada. Karena fakta di lapangan kendaraan umum berbasis online sudah beroperasi. Karena itu, kemudian Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan Nomor 12/2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih rinci,” ujarnya.

Menurutnya, pada prinsipnya, pihaknya terus berupaya mencari solusi terbaik di tengah menjamurnya kendaraan umum berbasis online yang telah beroperasi. Itu, agar angkot tetap dapat bersaing secara sehat. (mg1/rud)