Soal Penutupan 2 Tempat Karaoke, Begini Respons DPRD Kota Probolinggo

MAYANGAN – Kebijakan tak memperpanjang izin dua tempat hiburan karaoke di Kota Probolinggo direspons DPRD setempat. Dewan menyarankan kepada Pemkot setempat untuk mengikuti petunjuk yang telah diatur perda terkait penutupan tempat hiburan.

Terutama Perda Nomor 9/2015 tentang Penataan, Pengawasan, dan Pengendalian Usaha Tempat Hiburan. “Lebih baik mengacu pada Perda tentang Pengendalian Tempat Hiburan. Tidak dilarang sebenarnya, tapi keberadaan tempat hiburan dikendalikan,” ujar Agus Rudianto Ghaffur, ketua DPRD Kota Probolinggo saat dikonfirmasi harian Jawa Pos Radar Bromo, Minggu (7/7).

Menurutnya, di Perda tersebut, keberadaan tempat hiburan sudah diatur. “Ada aturan tentang jarak dengan sekolah dan dengan tempat ibadah. Bahkan, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran pun, sanksi yang diberikan sudah ditentukan,” tambahnya.

Mulai dari sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, peringatan, pemberhentian izin usaha, sampai penutupan. Semua sudah diatur.

“Upaya penutupan, asalkan sesuai peraturan, ada kesalahan yang dilakukan. Saya pikir pemerintah bisa melihat secara objektif dan profesional,” ujar politisi PDIP ini.

Mengenai kemungkinan ada upaya hukum untuk menghambat kebijakan Wali Kota, Rudi berharap agar jangan sampai terjadi. “Jika ada upaya hukum, saya kira itu diserahkan pada pihak-pihak yang terlibat. Pemkot juga punya ahli hukum yang paham soal itu,” ujarnya.

Sedangkan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, juga bisa melakukan upaya hukum. Namun, dia berharap upaya itu tidak dilakukan. (put/hn)