Setiyono Menanti Putusan Banding yang Sampai Kini Belum Turun

PASURUAN – Dugaan korupsi proyek PLUT KUMKM yang menjerat Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono berlanjut hingga tingkat banding. Baik penasihat hukum Setiyono maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, kini menunggu putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya.

Penasihat Hukum Setiyono, Robinson mengaku belum mengetahui apakah perkara itu telah diputus oleh majelis hakim tinggi yang diketuai Robert Simorangkir. Sebab, pihaknya belum menerima salinan putusan hingga saat ini.

“Kami belum menerima salinan putusannya sampai saat ini. Jadi, kemungkinan memang belum ada putusan. Karena itu, kami masih menunggu agar segera mendapat kepastian hukum,” tandasnya.

Pengajuan banding Setiyono, disampaikan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada 16 Mei. Berselang sehari kemudian, pada 17 Mei, giliran JPU KPK Kiki Ahmad Yani menyampaikan banding.

Banding dilakukan setelah pada 13 Mei, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai I Wayan Sosiawan menyatakan Setiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dia disebut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

Atas perbuatannya, Setiyono diganjar dengan pidana penjara 6 tahun serta denda Rp 500 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan 4 bulan. Setiyono juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 2.260.493.360.

Jika Setiyono tak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 satu bulan sesudah putusan pengadilan inkracht, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dengan ketentuan apabila Setiyono tak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dia dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun.

Robinson sendiri bersikukuh, putusan majelis hakim pada sidang perkara pokok tak sepenuhnya sesuai dengan fakta hukum persidangan. Menurutnya, tuduhan memperkaya diri sendiri pada kliennya tidak benar.

Sebab, kata dia, uang-uang itu tak dinikmati Setiyono semata-mata. Melainkan digunakan untuk keperluan lain. Misalnya pengembalian kelebihan harga lahan untuk pembangunan Kantor Kecamatan Panggungrejo.

Karena itu, menurutnya, dia juta tak sepakat dengan kewajiban kliennya membayar uang pengganti sebesar Rp 2.260.493.360. Itulah mengapa, pihaknya kemudian mengajukan banding.

“Tentunya mengenai besaran uang pengganti tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Tuduhan memperkaya diri sendiri itu tidak sepenuhnya benar,” ungkapnya.

Kasus suap proyek PLUT-KUMKM yang menyandung terdakwa Setiyono, akhirnya mencapai klimaksnya. Senin (13/5), dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Wali Kota Pasuruan nonaktif tersebut, divonis bersalah oleh Majelis Hakim dalam kasus suap yang menyeretnya. (tom/fun)