Pabrik Pengolahan Kayu di Gending Pernah Disegel Satpol PP, Belum Kantongi Izin

PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo memastikan, pabrik pengolahan kayu PT MJS (Mandiri Jaya Succesindo) tidak mengantongi izin. Bahkan, pabrik itu sempat disegel Satpol PP Kabupaten Probolinggo pada 2 April 2019.

Saat itu, manajemen pabrik berjanji akan melengkapi persyaratan perizinan. Karena itulah, pabrik tetap boleh beroperasi. Namun, sampai Sabtu (6/7), persyaratan untuk perizinan ternyata tak kunjung dilengkapi.

Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Probolinggo, Dwi Joko Nurjayadi saat dikonfirmasi mengatakan, pabrik pengolahan kayu itu belum mengantongi izin industri dan IMB (izin mendirikan bangunan). Itulah mengapa, pabrik itu sempat disegel.

Saat itu menurutnya, pemkab memberikan toleransi tetap boleh beroperasi pada pabrik. Sebab, karena pemilik pabrik ada iktikad untuk segera mengurus izinnya.

”Tapi ternyata tiga bulan sudah berjalan, persyaratan pengajuan proses izin yang harus dilengkapi, tak kunjung dilengkapi. Sehingga, proses pengajuan izin itupun tidak ada kelanjutannya,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo.

Kondisi itu membuat Satpol PP Kabupaten Probolinggo geram. Apalagi sampai terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan seorang pekerja tewas.

Karena itu menurut Joko, kecelakaan kerja itu akan ditindaklanjuti. Senin (8/7), pihaknya akan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).

Tujuannya, mengambil tindakan atas pabrik yang tak berizin. Bahkan, sampai mengakibatkan pekerja tewas akibat kecelakaan kerja.

”Kami akan koordinasi Senin besok dengan Dinas PM-PTSP dan Disnaker. Dari situ kami akan ambil sikap tindakan,” terangnya.

Terpisah, Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Probolinggo, Hadi Prayitno saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah memberikan toleransi pada pemilik pabrik untuk segera mengajukan dan memproses perizinannya. Namun sayangnya, berkas yang diajukan, tidak lengkap.

Karena itu, izin industri dan operasinya tidak bisa diterbitkan. Sebab, tidak ada IMB (izin mendirikan bangunan). IMB sendiri tidak keluar, karena ada persyaratan yang belum dilengkapi.

”Kekurangan persyaratan dalam proses pengajuan izin itu tidak kunjung dilengkapi. Malah dibiarkan begitu saja. Jadi, pengajuan izin pun tidak bisa diproses oleh kami,” terangnya.

Wartawan Jawa Pos Radar Bromo pun berusaha mengonfirmasi pihak pabrik. Namun, tidak berhasil. Sebab wartawan dilarang masuk ke pabrik. Wartawan hanya boleh meliput dari luar pabrik.

Saat minta izin untuk konfirmasi, Satpam pabrik juga menolak. Petugas kepolisian dari Polsek Gending juga menolak wartawan masuk, saat minta izin.

Media ini lantas menghubungi Sudibyo Kristian selaku Penasihat Hukum (PH) pabrik. Saat dihubungi sekitar pukul 11.00, Sudibyo mengaku sedang meeting. Dia lantas langsung memutus sambungan telepon.

Media inipun, berusaha lagi menghubungi Sudibyo beberapa kali. Namun, telepon tak kunjung diangkat. Bahkan sampai Sabtu (6/7) pukul 16.42, telepon dari media ini juga tak kunjung diangkat. Bahkan, pesan melalui WhatsApp juga tidak dibalas. (mas/hn)