Selama 2018, 5 PNS Pemkab Pasuruan Dipecat, Ini Penyebabnya

PANDAAN – Sepanjang 2018 lalu, tercatat ada 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan yang diberhentikan atau dipecat. Kelima PNS tersebut diberhentikan lantaran berbagai kasus. Mulai terjerat narkoba sampai permasalahan pribadi yang menyebabkan terjerat hukum.

Devi Nilam, kasubid Disiplin pada Badan Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan Daerah (BKPPD) menjelaskan, pemberhentian itu mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

“Jadi, dalam PP tersebut khususnya di Pasal 250 disebutkan bahwa PNS bisa diberhentikan karena kasus makar, penyalahgunaan jabatan, mengikuti parpol dan yang terakhir karena kasus pidana yang sudah diputuskan pengadilan dengan hukuman minimal 2 tahun,” terangnya.

Sebanyak 5 PNS yang dipecat itu paling banyak terkena Pasal 250 poin D tentang kasus pidana. Di antaranya 2 PNS yang terjerat narkoba dan dijerat hukuman pidana lebih dari 2 tahun.

Selain kasus narkoba yang menjerat 2 PNS, BKPPD juga mencatat ada PNS yang terkena kasus penyalahgunaan wewenang sebanyak 2 PNS. Hingga, akhirnya menyebabkan dipecat.

Sementara, 1 PNS lagi dipecat lantaran terkait kasus penggelapan. Kasus penggelapan itu tak terkait dengan jabatannya. Tapi, menyebabkannya dipidana hingga lebih dari 2 tahun.

BKPPD sendiri enggan merinci dari instansi mana saja PNS yang dihentikan itu. Yang jelas, ke lima PNS yang diberhentikan itu berasal dari golongan jabatan berbeda. Yakni, golongan 2A, 2B, 2C (2 orang) dan 3D.

Pemberhentian ke lima PNS itu pun telah dilaporkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Jumlah PNS yang diberhentikan tahun lalu termasuk terbanyak dalam 3 tahun terakhir. Pada 2016 dan 2017, tercatat ada 3 PNS yang diberhentikan. (eka/mie)