Perlu Bentuk BPD sebelum Pilkades Serentak Digelar

KRAKSAAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo terus melakukan persiapan untuk pelaksanaan pilkades serentak tahun ini. Sejauh ini persiapan sampai pada pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Syamsul Huda, Plt Kepala Dinas PMD mengetakan, sebelum menggelar pilkades serentak terlebih dahulu pihaknya menyiapkan BPD. Ada 11 desa yang akan menjalankan pilkades serentak BPD-nya habis masa kerjanya.

“Karena itu kami segera untuk membentuk yang baru. Karena kalau tidak dibentuk, bisa menghambat pilkades,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk kesebelas desa tersebut BPD-nya telah dibentuk. Saat ini tinggal menunggu turunnya Surat Keputusan (SK) saja. Jika itu sudah turun, maka akan langsung bisa bekerja dan mengganti BPD yang lama.

Kesebelas desa yang telah dibentuk BPD-nya yakni Desa Boto, Kecamatan Lumbang; Desa Bulu dan Rondokuning di Kecamatan Kraksaan; Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron; Desa Tarokan, Kecamatan Banyuanyar; Desa Kedawung, Kecamatan Kuripan; Desa Matekan, Krampilan dan Kecik di Kecamatan Besuk; Desa Jabung Sisir dan Petunjungan di Kecamatan Paiton.

Syamsul sapaan akrabnya menjelaskan, dari 12 desa yang akan melakukan pilkades serentak, hanya Desa Clarak, Kecamatan Leces yang tidak dilakukan pembentukan BPD. Hal itu, lantaran BPD desa tersebut masa baktinya berakhir pada 2020.

“Yang habis tahun ini saja yang kami bentuk. Kalau yang tahun depan belum. Menunggu massa jabatannya habis dulu,” jelasnya.

Selain fokus membentuk BPD, pihaknya juga terus fokus pembentukan panitia dan penghitungan anggaran. Hal itu dilajukan agar pilkades serentak tepat pada waktu yang telah disepakati yaitu pada November mendatang.

“Ini agar tidak diundur-undur lagi. Tetapi, tahun ini kami yakin tidak ada pengunduran,” jelasnya. (sid/fun)