Kritisi Tindak Lanjut Perdin yang Telan Anggaran hingga Rp 10 M    

MAYANGAN- Besarnya anggaran perjalanan dinas (perdin) eksekutif dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD 2018, menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Kota Probolinggo. Dengan anggaran Rp 10 miliar, sebagian besar tidak ada rencana tindak lanjut (RTL) yang disampaikan dalam APBD 2019.

Sehingga, program yang dilakukan dalam perdin eksekutif tidak bisa dilanjutkan programnya pada tahun anggaran 2019. “Kami mengevaluasi 17 mitra Komisi I dalam LPj APBD 2018. Kami menemukan, dalam pelaksanaan perdin tidak ada RTL. Terutama, perdin ke luar negeri yang dilakukan pada 2018,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo Abdul Azis, Rabu (3/7).

Seperti perjalanan ke Guangzhou, China dengan tujuan menata kota. Namun, pascakunjungan tidak ada dampaknya dalam program tata kota. “Seharusnya hasil kunjungan di sana bisa diterapkan di Kota Probolinggo. Tapi, nyatanya taman kota kondisinya malah kering,” ujarnya.

Politisi PKB ini mengatakan, seharusnya setelah selesai melakukan perdin, menyusun RTL dari perjalanan dinas tersebut. Kemudian, RTL itu dimasukkan dalam program APBD 2019. “Sehingga, perdin itu ada hasilnya di tahun berikutnya,” ujarnya.

Mendapati itu, Wakil Wali Kota Probolinggo Moch. Soufis Subri mengatakan, tidak benar jika pelaksanaan perdin tidak ada RTL-nya. OPD yang melakukan perdin harus membuat catatan hasilnya. “Catatan hasil ini memang tidak semuanya bisa serta-merta masuk program. Mengingat, hasil perdin untuk diwujudkan menjadi program juga perlu proses,” ujarnya. (put/rud)