Eks Ketua Askot PSSI Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah, Nilainya Sampai Miliaran

PASURUAN – Diselidiki sejak tahun 2016, kasus dugaan korupsi di tubuh PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) Kota Pasuruan (sekarang Asosiasi Kota PSSI Pasuruan) naik tingkat. Ini setelah Polda Jatim, menetapkan tersangka dalam perkara yang dinilai merugikan negara hingga miliaran rupiah. Dalam kasus ini, Polda Jatim menetapkan Edy Hari Respati Setiawan sebagai tersangkanya.

Nama terakhir yang disebut tak lain adalah eks ketua PSSI Kota Pasuruan dua periode (2009-2014 dan 2014-2019). Selama tiga tahun, Edy Hari Respati melakukan korupsi di dalam tubuh PSSI Kota Pasuruan. Caranya, dengan mengambil dana hibah. Dalam waktu itu, pensiunan PNS Pemkot Pasuruan dan yang sempat nyalon legislatif di pemilu 2019 tersebut, diduga menghabiskan dana senilai Rp 3,8 miliar untuk kepentingan pribadi.

Didik-panggilan akrab Edy Hari Respati Setiawan diamankan petugas Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Kamis (4/7). Anggaran PSSI yang dikorupsi tersangka merupakan dana hibah yang dikucurkan KONI Kota Pasuruan senilai Rp 15.249.970.000.

Sedianya, anggaran itu mesti digunakan untuk program pembinaan pemain muda yang tergolong dalam kelompok U-16, U-19 dan Liga Remaja. Namun, oleh Didik, dikorupsi senilai Rp 3.883.480.409. Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Meski begitu, uang tersebut disinyalir tidak hanya dinikmati oleh Edy . Wadireskrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara Syarifuddin, mengatakan korupsi yang dilakukan Didik mulai tahun 2013 sampai 2015. Menurut Arman, korupsi itu dimulai saat Edy menjabat sebagai ketua.

Waktu itu, PSSI mendapatkan gelontoran dana senilai Rp 15 miliar di tiga tahun terakhir dari KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Pasuruan. Artinya, setiap tahun PSSI mendapatkan dana hibah untuk pembinaan fasilitas dan sumber daya manusia sebesar Rp 5 miliar.

HASIL PENYIDIKAN : Wadireskrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara Syarifuddin menunjukkan bukti dokumen dalam kasus korupsi dana Hibah PSSI Kota Pasuruan, di Polda Jatim Kamis (4/7). (Foto : Hariyanto Teng/Jawa Pos)

”Tiga tahun dengan total 31 transaksi pencairan uang. Jadi korupsi itu tidak dilakukan sekali eksekusi, tapi melalui banyak transaksi,” katanya saat menunjukan beberapa bukti mengenai adanya korupsi yang merugikan negara di halaman Polda Jatim. Rincian transaksi itu diantaranya 11 kali transaksi. Kemudian 12 kali dan delapan kali.

Tak hanya memangkas gaji pemain, lanjut Arman, tersangka juga melancarkan aksinya dengan menggunakan beberapa modus operandi. Diantaranya dengan mengajukan proposal kegiatan fiktif.

“Misalnya, ada proposal kegiatan A, ternyata tidak ada kegiatannya. Kemudian, ada juga proposal yang diajukan untuk pemain amatir dengan besaran misalnya Rp1,5 juta, tapi yang diberikan kepada pemain amatir hanya sekitar Rp 200 ribu sampai Rp 400 ribu saja,” kata Arman.

Selain itu, dia menerangkan, dana hibah tersebut berasal dari Dana APBD Kota Pasuruan. Nah, dari APBD Kota Pasuruan itu, turun ke KONI. Dari KONI- lah, turun ke 29 cabang olahrga (cabor). Baru dari situlah, uang miliaran tersebut juga turun ke PSSI sebagai salah satu cabor.

Untuk mengurai catatan korupsinya, Laporan Pertanggunjawaban tersebut dibuatkan. Namun, isinya banyak dirubah. Sehingga, laporannya banyak me-mark-up kegiatan. ”Bilangnya kegiatan. Tapi, dalam pelaksanaan tidak seperti itu,” ucapnya.

Contoh yang paling nyata, semisal ada pemberian bonus. Nah, bonus itu dibayarkan kurang dari nilai yang seharusnya. Misal, si A harus diberi Rp 2,5 juta. Tapi, kenyataannya hanya diberi Rp 1,7 juta. Modus seperti itu dilakukan tiga tahun berturut-turut. (den/tom/JPG/fun)