Layanan di RPH Kabupaten Pasuruan Disoal, Ini Pemicunya

BANGIL – Keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Pasuruan, tengah disorot. Pasalnya, layanan yang diberikan, dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Sorotan itu datang dari Ketua Perkumpulan Pedagang Daging Pasuruan M. Habibi. Ia menilai, semua RPH di Kabupaten Pasuruan tidak menerapkan standar operasi prosedur (SOP).

Baik ketika pemasukan ternak, pemeriksaan, hingga pemotongan ternak. Menurutnya, sesuai SOP, ternak berupa sapi yang masuk itu wajib diperiksa untuk memastikan kondisinya layak disembelih.

Sapi juga seharusnya ditempatkan di tempat khusus yang disediakan, sebelum penyembelihan dilakukan. Namun, kenyataannya di lapangan, tidak demikian.

Lelaki asal Sukorejo ini menyebutkan, kalau sapi yang masuk, bebas. Sehingga, sapi hasil kejahatan pun rentan bisa masuk.

Sapi yang datang juga disebutkan langsung disembelih tanpa ditempatkan di tempat khusus. Daging hasil sembelihan, juga tidak ditaruh di tempat berbeda. Melainkan di lokasi penyembelihan.

“Hal inilah yang kami anggap menyalahi prosedur. Kondisi itu, terjadi di setiap RPH yang ada di Kabupaten Pasuruan. Termasuk Sukorejo,” jelasnya.

Habibi menambahkan, legalitas petugas penyembelih juga dipertanyakannya. Karena saat pembayaran retribusi, tidak diberi karcis. “Ini apakah legal atau ilegal, kami perlu penjelasan,” imbuhnya.

Kepala UPT RPH Kabupaten Pasuruan Syaifi menguraikan, penerapan SOP di setiap RPH memang sulit dilakukan sepenuhnya. Karena sarana maupun fasilitas di setiap RPH memang masih kurang.

Termasuk dengan petugas jagalnya. Sebab, hanya ada satu petugas jagal yang ditempatkan di setiap RPH. “Pemotongan biasanya dilakukan malam hari. Sebab, daging yang baru dipotong akan langsung dijual di pasar oleh pemiliknya. Kami tidak menempatkan di kandang isolasi karena tidak ada yang jaga. Khawatir hilang dan tempatnya sempit jika harus menampung seluruh sapi yang akan dijagal,” urainya.

Ia menambahkan, RPH di wilayah Kabupaten Pasuruan memang belum layak disebut RPH. Lebih tepatnya adalah tempat pemotongan hewan. “Kami punya 10 RPH. Yang layak, baru di Wonorejo,” ulasnya.

Meski begitu, pihaknya meyakinkan kalau petugas yang ada, tidak mengabaikan pemeriksaan hewan tersebut. Termasuk kepemilikan ataupun surat-suratnya. Sehingga, pemotongan yang dilakukan tidak sembarangan.

“Pemeriksaan tetap ada. Hewan yang layak, baru bisa dipotong. Jadi, tidak sembarangan. Apalagi, kalau sapi curian, pastinya tidak akan kami sembelih,” tutur dia.

Dikatakan Syaifi, retribusi untuk RPH jelas diatur dalam perda. Karcis pun disiapkan. “Mungkin petugas lupa dan yang bersangkutan tidak meminta. Itu semua sudah diatur di perda,” jelasnya. (one/mie)