KPU Kembali Ingatkan Caleg Terpilih agar Serahkan LHKPN

PASURUAN – KPU Kota Pasuruan mengingatkan kewajiban caleg terpilih DPRD Kota Pasuruan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Penyampaian tanda terima laporan itu juga mesti diserahkan kepada KPU paling lambat tujuh hari pascapenetapan oleh KPU.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Kota Pasuruan Divisi Hukum Hasan Asyuro. Ia menegaskan, penyampaian LHKPN akan menjadi salah satu kewajiban caleg terpilih apabila sudah ditetapkan oleh KPU.

“Caleg terpilih wajib melaporkan harta kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa LHKPN,” kata Hasan dalam Bimtek Tata Cara Penetapan Calon Terpilih Pemilu 2019 yang dihadiri perwakilan partai politik di Kota Pasuruan, beberapa waktu lalu.

Di samping itu, caleg terpilih juga mesti menyampaikan tanda terima laporan kepada KPU paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan sebagai anggota DPRD. Hasan menyebut, hal itu telah diatur dalam pasal 37 PKPU Nomor 20/2018.

“Caleg terpilih wajib menyerahkan tanda terima LHKPN kepada KPU. Ini, juga menjadi syarat pelantikan sesuai dengan ketentuan yang ada pada PKPU,” tegasnya.

Meski begitu, ia belum bisa menjelaskan kapan KPU Kota Pasuruan akan menetapkan caleg terpilih di wilayah kerjanya. Menurut Hasan, pihaknya masih menunggu keputusan KPU Provinsi Jawa Timur. Mengingat registrasi gugatan pemilu di MK baru berakhir Senin (1/7).

Sementara, Komisioner KPU Kota Pasuruan Divisi Teknis Helmi menyebut, perolehan kursi anggota DPRD ditentukan dengan menjumlah suara sah setiap partai politik di setiap dapil sebagai suara sah. Kemudian, membagi suara sah parpol itu dengan bilangan pembagi 1, diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya.

“Setelah itu, hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak ke dua mendapat kursi ke dua, nilai terbanyak ke tiga mendapat kursi ke tiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi pada dapil habis terbagi,” ucapnya.

Helmi memberikan contoh. Jika terdapat dua orang atau lebih caleg dengan perolehan suara sah yang sama, maka caleg terpilih ditentukan dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. “Jika masih sama, caleg berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai pemenang. Jika jenis kelamin sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut,” ungkapnya. (tom/fun)