Temukan Konter Layanan Kosong di MPP, Satpol PP dan Resepsionis Juga Kurang Greget

MAYANGAN – Komisi I, DPRD Kota Probolinggo melakukan sidak di Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan. Setidaknya dari sidak yang berlangsung Senin siang (1/7) tersebut, ada beberapa temuan yang menjadi catatan tersendiri.

Empat temuan itu diantaranya, konter pelayanan yang masih kosong; petugas resepsionis dan counter masih jauh dari standart pelayanan; hingga personel Satpol PP yang harus diberi pembinaan agar maksimal saat bertugas. Jika tidak dibenahi, Komisi I menilai, itu akan cukup mengganggu.

Ketua Komisi I, Abdul Ajiz menerangkan, dari catatan tersebut, dinilai pemerintah belum sepenuhnya maksimal dalam penyelenggaraaan MPP. Menurut dia, pemkot perlu menyegarkan MoU dengan lembaga vertikal pemerintahan tentang komitmen pelayanannya di MPP. Ini agar tak ada lagi konter pelayanan kosong “Seperti Kemenag, Bea Cukai, dan lainyanya,” terangnya.

Selanjutnya, petugas penertiban dan pengamanan dari unsur Satpol-PP harus dibina terlebih dahulu sebelum bertugas. Sebab saat jam bertugas mereka lalai dalam melaksanakan tugas. “Contohnya ngopi dan merokok serta main gedget saat jam aktif. Sehingga suasana dan alur pelayanan tidak tertib,” tambahnya. Hingga petugas resepsionis yang masih jauh dari standar pelayanan.

“Catatan hasil temuan itu nantinya akan jadikan rekomendasi Komisi I ke wali kota untuk diberpaiki dan dievaluasi kinerja ASN di MPP tersebut,” tandas Ajiz.

Terpisah, menyikapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyikapi hal tersebut. Menurutnya memang bagian resepsionis mengambil dari tiap OPD. Sehingga banyak yang belum memiliki keahlian dalam bidangnya. Namun tidak mungkin jika diambilkan atau mengambil tenaga baru.

“Kami sudah koordinasi dengan tiap OPD, jika ada yang memiliki kemampuan tersebut maka dipersilahkan ditempatkan dibagian resepsionis,” terangnya.

Tak hanya itu, mengenai petugas yang didapati sedang ngopi dan lainya, menurutnya sudah ada beberapa teguran. Hanya saja terkadang kurang begitu diperhatikan. “Kami sifatnya hanya koordinais saja, sebab yang bisa memberikan sanksi yakni yakni kepala OPD terkait, misal satpol pp dan lainya,” tandasnya.

Selanjutnya mengenai masih ada conter yang kosong, memang ada beberapa opd yang tingkap pengunjungnya sedikit. Sehingga hanya buka ketika hari tertentu saja. (rpd/fun)