Dewan: Ironis, Kab Pasuruan Kaya SDA, tapi Kasus Stunting Tinggi

BANGIL – Tingginya angka stunting atau masalah kembang tumbuh pada balita di Kabupaten Pasuruan jadi sorotan DPRD setempat. Pemkab pun diminta lebih serius mengatasi soal gizi ibu hamil, bayi, dan balita.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan Hariyanto menjelaskan, tingginya angka stunting itu tak bisa dilepaskan dari persoalan gizi. Untuk meminimalisasi kasus stunting, maka diperlukan perbaikan gizi.

“Sungguh ironi, jika daerah yang kaya akan sumber daya alamnya ini, ternyata memiliki banyak balita yang menderita gagal tumbuh,” kritik Hariyanto.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan Shobih Asrori memandang, banyak faktor yang mendasari munculnya kasus stunting di wilayah Kabupaten Pasuruan. Salah satunya, faktor rendahnya ekonomi masyarakat, yang berdampak terhadap asupan gizi bayi dan balita, kurang.

Selain itu, faktor pemahaman masyarakat juga masih kurang. “Perlu ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Asupan gizi bayi dan balita pun harus mendapat dukungan bersama,” tukPNSya.

Ia menambahkan, dari sisi sosial, juga harus dilakukan pelacakan. Hal ini untuk memastikan apakah support dari pemerintah sudah tepat sasaran. “Kalau faktor ekonomi memang menjadi penyebabnya, maka bagaimana dengan pendataan orang miskinnya? Harus dilakukan secara tepat sasaran. Jadi, semua elemen perlu dilibatkan dalam memangkas kasus demi kasus stunting ini,” terangnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Agung Basuki menyampaikan, jumlah stunting berdasarkan hasil timbang bulan Agustus 2018 terjadi penurunan dibanding hasil timbang sebelumnya di bulan Februari 2018.

Pada Februari 2018, tingkat stunting di Kabupaten Pasuruan mencapai 31 persen. Namun, pada Agustus 2018, tingkat stunting-nya turun menjadi “hanya” 30,7 persen. Angka stunting yang ada pun dinilainya tak sampai 37 ribu anak.

Berdasarkan pendataan, jumlah balita yang mengalami stunting hanya 16 ribu. Hal tersebut berdasarkan jumlah balita yang mengikuti timbang.

Sebab, dari 121.781 balita yang ada, tidak semuanya mengikuti timbang. Baru sejumlah 52.802 balita yang mengikuti timbang. “Dari hitungan kami, bukan sebanyak 37 ribu. Melainkan, hanya 16 ribu,” tutur Agung –sapaannya-.

Ia menambahkan, Pemkab bukan tanpa upaya dalam menekan stunting. Perbaikan gizi bayi dan balita dilakukan dengan dukungan pemberian makanan tambahan pendamping ASI.

“Sosialisasi kepada masyarakat juga kami lakukan. Di samping juga, dukungan pemberian MPASI (makanan pendamping ASI),” jelPNSya. (one/mie)