Bakal Bentuk Satgas Pariwisata untuk Minimalisir Polemik Angkutan ke Bromo

DISEDIAKAN PEMERINTAH: Pusat informasi pariwisata atau Tourism Information Centre yang berada di alun-alun, dekat stasiun kereta api. Petugas di pusat informasi ini bahkan acapkali diancam oleh pelaku wisata untuk jasa angkut, jika menginformasikan ke turis. (Rizky Putra Dinasti/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PROBOLINGGO – Adanya keluhan wisatawan soal jasa angkut menuju ke Bromo yang terjadi di Kota Probolinggo, mendapat respons Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kota setempat. Disbudpar berencana akan menertibkan pelaku wisata, utamanya yang berkaitan dengan transportasi serta soal biaya atau ongkos ke lokasi wisata.

Selain itu, Disbudpar bersama Polres Probolinggo Kota, akan membentuk satgas Pariwisata. Tujuannya, untuk menertibkan dan mengawasi aktivitas kepariwisataan di wilayahnya. Termasuk pelakunya, seperti jasa transportasi (rental) dan pengusaha wisata (tour dan wisata) bahkan pemandu wisata.

Hal itu dilakukan karena ditengarai jasa angkut wisata yang dikelola masyarakat, memasang tarif yang tidak wajar. Ini juga untuk mencegah para pelaku jasa wisata bersikap tak bersahabat dengan petugas TIP (Pusat Informasi Pariwisata) atau TIC (Tourism Information Centre) di alun-alun, selatan Stasiun Kereta Api (KA) Probolinggo.

Rencana tersebut disampaikan Suciati Ningsih, Kabid Promosi Wisata pada Disbudpar. Mengingat, kejadian seperti itu membuat turis manca negara (Asing) yang hendak ke Gunung Bromo, akhirnya tidak lewat di Kota Probolinggo. Mereka mencari akses masuk di kota lain seperti, Pasuruan, Malang, bahkan melalui Lumajang.

Selain mengurangi penghasilan pengusaha wisata (tour dan wisata) sendiri, pihaknya juga sempat ditegur pemerintah pusat. Karena kedutaan turis yang diperlakukan seperti itu tidak terima dan menghubungi kedutaan Indonesia.

“Kami yang kena semprot. Waktu terjadi pemukulan turis, kami yang dimarahi kedutaan,” tandasnya, saat ditemui Senin siang (1/7). Namun dia tak menyebutkan secara detail kapan aksi pemukulan tersebut dilakukan.

Suci-sapaan akrabnya- juga menyayangkan jasa angkut ke Gunung Bromo, yang memasang tarif tak wajar. Padahal tarif MPU biasanya Rp 30 ribu, namun ada yang dikenakan ke turis hingga Rp 450 ribu. “Ini yang tidak wajar. Ini kan tindak pemerasan. Bisa saja mereka dilaporkan ke polisi,” tambahnya.

Tak hanya itu, pelaku wisata juga pernah bahkan sering mengancam dan menakut-nakuti petugas PIP (Pusat Informasi Pariwisata) atau TIC (Tourism Information Centre). Mereka mendatangi kantor TIC dan melarang petugas menerima dan memberi informasi ke turis yang mendatangi kantor PIP.

“Turis yang mau ke PIP dari stasiun KA, dicegat. Bahkan mereka mengancam petugasnya,” ujar Suci, saat menghadiri press rilis 99 hari kerja wali kota.

Karena itu, ia berencana akan berkoordinasi dengan pihak KA untuk meminta tempat atau ruangan yang akan digunakan kantor PIP (Pusat Informasi Pariwisata). Dimungkinkan, jika PIP berkantor di dalam stasiun, hal serupa tidak akan terjadi lagi. “Jadi, begitu turis turun dari stasiun, langsung ke ruangan (PIP). Petugas kami nanti yang akan menjelaskan,” tambahnya.

Suci juga berencana akan membentuk satgas pariwisata bekerjasama dengan kepolisian atau pihak lain yang peduli terhadap kepariwisataan. Hanya saja, dia tidak menjelaskan, kapan rencana itu akan direalisasikan. “Kami belum berkoordinasi dengan Polresta. Tapi secepatnya kami realisasikan,” pungkasnya ke sejumlah wartawan.

Sementara itu, media ini sempat mendatangi salah satu sopir MPU di kawasan terminal. Sopir yang enggan namanya disebutkan menyebutkan, turis juga terkadang tidak mengerti aturan yang ada. Pasalnya MPU tidak akan berangkat jika penumpangnya belum penuh. Namun jika sang turis memaksa untuk berangkat, maka dikenakan tarif Rp 450 ribu.

“Tidak mungkin kami hanya muat satu turis saja untuk naik. Kami kan rugi. Jadi kami masih tunggu penuhnya dulu. Jika mereka memaksa, maka jika dia (turis) berani bayar Rp 450 ribu (setara dengan penuhnya penumpang) maka akan langsung diberangkatkan meski sendirian,” ungkap salah satu sopir MPU tersebut. (rpd/fun)