Bahas KUA-PPAS, Pendapatan Daerah Tahun 2020 Diproyeksi Turun

PAJARAKAN – Eksekutif dan legislatif kini mulai membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2020. Pembahasan tersebut ditandai dengan dibukanya rapat paripurna Senin (1/7).

Kegiatan itu diawali dengan penyampaian Nota Penjelasan Bupati Probolinggo tentang KUA dan PPAS, yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) setempat Soeparwiyono.

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Wahid Nurahman, giat itu dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, serta sejumlah perwakilan Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat, Serta pimpinan instansi vertikal dan BUMD/BUMN.

Dalam nota penjelasan tersebut, disebutkan bahwa pendapatan daerah secara total dapat diproyeksikan mencapai Rp 1. 929.543.460.699,83. Namun, angka itu mengalami penurunan sebesar Rp 468.502.462.913,17 atau sebesar 24,28 persen dibandingkan pendapatan daerah pada APBD 2019 sebesar Rp 2.398.045.923.613,00.

Begitu juga dana perimbangan. Secara umum diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar 32,16 persen dari sebelumnya sebesar Rp 1.509.816.439.613,00 menjadi sebesar Rp 1.142.417.646.401,33. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan juga turun sebesar 24,83 persen atau sebesar Rp 33.183.448.598,67. Dana Alokasi Umum tetap sebesar Rp 1.008.758.706.000,00 dan Dana Alokasi Khusus masih belum dianggarkan.

Berdasarkan pada uraian rencana pendapatan daerah dan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2020, target pendapatan daerah sebesar Rp 1.929.543.460.699,83 dan target belanja daerah sebesar Rp 1.943.321.085.886,51. Sehingga perhitungan APBD tahun anggaran 2020 mengalami defisit sebesar Rp 13.777.625.186,68. Defisit tersebut akan ditutup melalui surplus pembiayaan daerah, sehingga APBD tahun anggaran 2020 seimbang.

Sekda Soeparwiyono saat dikonfirmasi mengatakan, penurunan tersebut terjadi karena pembahasan yang dilakukan pada pertengahan tahun. Sebab, PAD daerah belum terpenuhi targetnya.

“Ada beberapa yang terkait dengan PAD belum memenuhi target. Karena pembahasan dipertengahan tahun belum maksimal. Tadi (kemarin) itu kan pembahasan mengenai kebijakan,” ujarnya.

Menurutnya, untuk pembahasan anggaran sendiri belum dilakukan. Namun, ia berharap pada tahun ini target yang dibebankan pada pemerintah daerah bisa terpenuhi semuanya. Sehingga, pada pembahasan anggaran nanti bisa maksimal.

“Mudah mudahan akhir tahun nanti ada peningkatan. Nantinya juga penyesuaikan dengan pendapatan tahun ini. Selain itu juga pendapatan dari pusat itu semua kan belum dihitung. Insyaallah tidak turun,” jelasnya.

Pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2020 ini akan berlanjut dengan rapat badan anggaran, penyampaian laporan banggar hingga penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2020. (sid/fun)