15 Kursi Eselon 2 Pemkot Pasuruan Kosong hingga Akhir Tahun

PASURUAN – Posisi jabatan eselon dua yang kosong di lingkungan Pemkot Pasuruan akan semakin banyak. Sampai akhir tahun, akan ada empat pejabat yang pensiun. Jika tidak segera diisi, total ada 15 kursi jabatan yang kosong.

Sejauh ini, Pemkot telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) guna mengisi kekosongan jabatan kepala OPD. Penentuan pejabat definitif itu belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, lantaran harus melalui lelang jabatan.

Kapala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan, Muhammad Fakih menyebut ada 11 jabatan eselon dua yang hingga kini lowong. Hal itu dikarenakan pejabat definitif di masing-masing OPD telah pensiun, pensiun dini, hingga diberhentikan.

“Sampai saat ini ada sebelas jabatan eselon dua yang lowong. Pemkot menunjuk pejabat Plt untuk mengisi kekosongan jabatan agar roda pemerintahan tetap berjalan,” kata Fakih.

Kesebelas jabatan eselon dua yang kini diisi oleh Plt. Yakni, Asisten Perkonomian dan Pembangunan, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Lalu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Namun, jumlah jabatan yang lowong itu dimungkinkan bertambah. Sebab, hingga akhir tahun nanti, kata Fakih, masih ada beberapa jabatan eselon dua yang bakal lowong lantaran pejabatnya memasuki masa pensiun. “Nanti ada sekitar 15 jabatan eselon dua yang kosong,” ujarnya.

Itu artinya, ada empat lagi jebatan eselon dua yang akan kosong. Yaitu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Evawati, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Djoko Baroto, Plt Kepala Inspektoran Betty Prawindari, dan Asisten Pemerintahan Agus Rahmanto.

Meski untuk menentukan pejabat definitif di masing-masing OPD itu harus melalui proses lelang jabatan, Pemkot masih belum menggelarnya. “Lelang jabatan masih belum. Itu kewenangan Wali Kota. Namun sebelum proses lelang jabatan itu dilakukan, kami perlu menata dulu jabatan mana saja yang akan dilelang,” terang Fakih.

Di samping itu, Pemkot juga mesti mengantongi izin dari Kemendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jika tahapan itu dilalui dengan baik, kata Fakih, Pemkot dapat menggelar lelang jabatan.

“Setelah izin selesai baru kami sampaikan ke pejabat-pejabat yang mungkin berminat mengikuti lelang jabatan. Semoga nanti segera ada lelang jabatan agar jabatan yang lowong ini bisa terisi,” tandasnya. (tom/hn)