Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kantor Disdikpora Terkendala Harga Terlalu Mahal

KANTOR DISDIKPORA: Lahan kantor Disdikpora Kota Probolinggo ini akan diperluas. Perluasan akan dilakukan ke barat. Namun, saat ini perluasan belum bisa dilakukan. (Zainal Arifin/Radar Bromo)

Related Post

PROBOLINGGO – Dibahas sejak tahun 2017, rencana perluasan lahan kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) tidak kunjung terealisasi. Sebabnya, harga tanah yang diincar untuk perluasan kantor, terlalu mahal.

Kondisi ini dipertanyakan DPRD Kota Probolinggo dalam rapat paripurna dewan membahas Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kota Probolinggo 2018. DPRD menanyakan anggaran belanja modal atau pengadaan tanah di tiga OPD yang hanya terserap 2,32 persen.

DPRD menyebut, pada 2018 ada belanja modal berupa pengadaan tanah di tiga OPD di lingkungan Pemkot Probolinggo. Yaitu di Disdikpora, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Total anggaran untuk belanda modal tiga OPD itu mencapai Rp 24,7 Miliar. Namun, realisasinya sangat minim. Anggaran ini hanya terserap Rp 572 juta atau 2,32 persen.

Salah satu penyebabnya karena gagalnya belanja tanah di Disdikpora. Wakil Wali Kota Moch Soufis Subri dalam sidang paripurna menjelaskan, harga jual tanah yang diminta pemilik, jauh lebih tinggi dari hasil apraisal. Akibatnya, pengadaan tanah di Disdikpora gagal dilakukan.

“Perolehan harga appraisal untuk tanah seluas 4.193 meter persegi sebesar Rp 4.209.066.000. Namun, pemilik tanah menjual dengan harga Rp 6 M. Sehingga tidak terjadi kesepakatan,” jelasnya.

Disdikpora sendiri, berencana memperluas lahan kantor di Jalan Basuki Rachmat. Rencananya, kantor akan diperluas ke arah barat. Karena itu, Disdikpora melakukan pengadaan tanah untuk perluasan itu.

Yang diincar adalah tanah di barat kantor Disdikpora dengan luas 4193 meter persegi. Saat ini, lahan tersebut berupa persawahan.

Disdikpora pun menganggarkan biaya pengadaan tanah sebesar Rp 6.263.710.000. Namun, pengadaan itu gagal. Sebabnya, tidak tercapai kesepakatan harga antara Disdikpora dan pemilik tanah. Pemilik tanah menjual dengan harga Rp 6 Miliar. Sementara hasil apraisal atas tanah itu hanya Rp 4.209.066.000.

Tidak hanya di Disdikpora. Tidak terserapnya belanja modal juga terjadi di DP3AKB. Rencananya, belanja modal ini untuk membeli tanah yang berlokasi di Jalan Suroyo dengan luas 2.952 meter persegi.

“Tanah tersebut berada di utara kantor DPRD Kota Probolinggo seluas 2.952 meter persegi. Rencananya diperuntukkan membangun kantor DP3AKB,” jelas Subri.

Namun, pengadaan tanah ini juga gagal dilakukan. Kendalanya, pengadaan tanah di DP3AKB dianggarkan saat P-APBD 2018. Waktu yang tersedia untuk realisasi anggaran sangat terbatas. Yaitu, mulai bulan November 2018 atau dua bulan saja sebelum akhir tahun.

Dengan mempertimbangkan pentingnya kegiatan pengadaan tanah ini, DP3AKB menurut Subri, meminta pendampingan dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Probolinggo dari Kejari Kota Probolinggo. “Namun TP4D tidak bersedia mendampingi. Sebab, adanya perencanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang,” tambah Subri.

Satu-satunya pengadaan tanah yang berhasil dilakukan yaitu di DLH Kota Probolinggo. Pada tahun 2018 juga, DLH menganggarkan pengadaan tanah sebesar Rp 645 juta. Dan realisasi mencapai Rp 572 juta atau 88,68 persen. (put/hn)