Mohammad Amrullah, Ketua PN Pasuruan yang Baru dan Pengalaman Unik tentang Hukum Waris

Mohammad Amrullah resmi menggantikan posisi Dameria Frisella Simanjuntak sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan. Pelantikannya dilakukan pada Senin (17/6). Cerita unik selama berkarir di PN pun, disampaikan Amrullah, panggilannya.

FAHRIZAL FIRMANI, Panggungrejo

Senyum tak henti-hentinya tersungging di bibir Dameria Frisella Simanjuntak, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan yang baru. Pria paroh baya itu dengan antusias, menjawab setiap pertanyaan wartawan Jawa Pos Radar Bromo yang ditujukan padanya. Sesi wawancara yang berlangsung 30 menit itupun berlangsung sangat akrab.

Amrullah mengungkapkan, pilihannya masuk ke jalur hukum tidak terlepas dari kakaknya, Ahmad Affan yang juga menempuh pendidikan di ilmu hukum. Karena itulah, ia memilih untuk masuk Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) pada 1996.

Ternyata pilihannya tepat. Belum genap 4 tahun, ia ditawari bekerja di Bank BNI Kota Surabaya pada 1999. Posisinya sebagai Junior Manager. Namun, karirnya di BNI hanya seumur jagung. Kondisi ini tidak terlepas dari ketentuan bahwa Junior Manager harus berpendidikan Diploma III (D-III). Sementara saat itu, Amrullah belum lulus.

“Tapi tidak lama setelah itu, saya lulus dengan predikat Cum Laude. Saya langsung mendaftarkan diri menjadi calon hakim di Jakarta. Dan Alhamdulillah diterima,”ungkapnya.

Pria asal Kabupaten Sumenep, Madura ini lantas ditempatkan di Jakarta sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Saat itu, posisinya sebagai calon hakim.

Usai dua tahun menjadi calon hakim, di awal tahun 2004, ia diangkat menjadi hakim di Pengadilan Negeri (PN) Waingapu, NTT. Setelah itu, dia terus dipindah.

Pertama dipindah ke PN Lubukbasung, Sumatera Barat (Sumbar). Di tempat inilah, ia mendapatkan banyak pengalaman yang unik. Sebab, Sumbar menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Akibatnya, hukum waris jatuh di garis keturunan perempuan.

Menurutnya, seorang pria Sumbar yang sudah menikah dengan wanita, tetap tidak memiliki hak waris. Ia hanya memiliki tanggung jawab mengolah dan mengelola. Sehingga, jika istri meninggal, maka hartanya jatuh pada keponakan wanita atau saudara perempuan dari istri tersebut.

“Bukan jatuh pada anaknya. Karena di Sumbar menganut matrilineal. Tapi sosok pria tetap dibutuhkan untuk menjadi mamak kepala waris. Mamak inilah yang bertanggung jawab jika ada sengketa,” jelas pria kelahiran Kabupaten Pamekasan, Madura ini.

Amrullah mengaku sempat menjadi hakim di PN Lubukbasung, Sumbar selama 3,5 tahun. Rata-rata perkara yang paling banyak ditangani adalah masalah perdata waris. Kondisi ini membuat dirinya sangat memahami masalah perdata waris.

Usai itu, pria kelahiran Mei 1977 ini sering berpindah-pindah. Mulai menjadi hakim di PN Bangkalan, PN Bangil, hingga PN Malang. Kemudian, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua PN Rantau, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada awal 2015 selama lebih dari dua tahun.

Puncaknya, dia dipercaya menjadi Ketua PN Plaihari pada 2017. Sebelum akhirnya, dipercaya menjadi ketua PN Kota Pasuruan pada pertengahan Juni lalu. Menurutnya, tidak ada yang berbeda antara hakim PN dengan pimpinan PN.

Namun, tanggung jawab sebagai pimpinan lebih berat. Sebab, pimpinan juga memiliki tanggung jawab dalam manajerial kantor. Sementara, hakim anggota hanya sebatas memutus perkara dalam persidangan.

Menurut pria yang kini tinggal di Araya, Blimbing, Kota Malang ini, dirinya tetap bakal melanjutkan visi dan misi dari ketua PN yang lama. Yaitu mewujudkan PN yang sesuai dengan standar pelayanan PN. Termasuk mewujudkan PN Pasuruan sebagai wilayah bebas korupsi (WBK).

“Saya lihat penataan PN Pasuruan dan kinerja karyawannya sangat bagus. Jadi tidak ada yang perlu diubah, kecuali meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan fasilitas sesuai standar PN yang baik,” sebutnya. (hn)