Digugat PPP soal Selisih 199.815 Suara, KPU Tunggu Keputusan MK

PASURUAN – Hasil penghitungan suara Pileg 2019 di Kota Pasuruan menyisakan gugatan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU di Dapil 2 (Kabupaten/Kota Pasuruan – Kabupaten/Kota Probolinggo) Jatim untuk pemilihan anggota DPR RI.

Komisioner KPU Kota Pasuruan Divisi Hukum, Hasan Asyuro menyampaikan, pihaknya telah menerima salinan permohonan gugatan itu dari KPU RI, beberapa waktu lalu. KPU juga telah mempelajari pokok-pokok permohonan yang diajukan PPP ke Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

PPP menilai, ada selisih perolehan suara yang terjadi di 12 kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan di Kota Pasuruan. Bahkan, perbandingannya selisih suara mencapai 199.815.

Di Kabupaten dan Kota Pasuruan ini, perolehan suara versi PPP sebagai pemohon sebanyak 101.233. Sedangkan menurut penghitungan KPU sebesar 301.048. Dengan demikian, ada perbandingannya selisih suara sebanyak 199.815.

“Namun, terjadinya selisih perolehan suara di Kota Pasuruan itu lokusnya tidak diperjelas. Ada di kecamatan mana saja atau di TPS mana saja,” katanya.

Karena itu, kata Hasan, KPU akan menyiapkan form DA 1 untuk menanggapi gugatan itu, jika nantinya dikabulkan MK. Sejauh ini, KPU telah menyusun kronologi penghitungan suara yang dilakukan.

“Daftar alat bukti juga telah kami susun. Tapi akan kami siapkan, jika memang gugatannya telah diregister ke BRPK (buku register perkara konstitusi),” tambahnya.

Sementara itu, batas akhir penyampaian permohonan gugatan di MK bertepatan dengan 1 Juli. Selanjutnya MK akan menentukan permohonan peserta pemilu mana saja yang dikabulkan dan dicatat dalam BRPK.

“Jadi, penetapan hasil Pemilu di Kota Pasuruan juga masih menunggu proses itu. Jika memang setelah tanggal 1 Juli nanti klir tidak ada gugatan, bisa kami gelar penetapan untuk DPRD,” tandasnya. (tom/hn)