232 PNS Bakal Pensiun, Habib Hadi Tegaskan Tak Akan Ada Demosi

PROBOLINGGO – Rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Probolinggo dipastikan tidak akan menyebabkan demosi atau turun jabatan bagi PNS. Sebab, rencana realisasi perampingan itu bertepatan dengan pensiunnya ratusan PNS di lingkungan Pemkot setempat.

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin. Menurutnya, perampingan OPD memang akan berdampak pada keberadaan pegawai. Terutama berdampak pada penempatan PNS.

Namun, tidak akan ada demosi atau turun jabatan selama perampingan OPD dilakukan. Sebab, banyak PNS yang akan pensiun selama proses perampingan itu.

“Ada PNS yang memang waktunya pensiun selama perampingan OPD. PNS yang pensiun ini akan diisi dengan PNS dari OPD yang dilebur,” terangnya.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Probolinggo Moch Soufis Subri menegaskan, akan ada 232 PNS yang pensiun selama tahun 2019-2020. Mereka merupakan PNS struktural, maupun fungsional.

PNS struktural yang pensiun mencapai 98 orang. Sementara PNS fungsional yang pensiun sebanyak 134 orang. Sehingga, total PNS yang akan pensiun jumlahnya 232 orang.

Subri panggilan Wakil Wali Kota, menjelaskan hal ini saat sidang paripurna DPRD Kota Probolinggo. Sidang mengagendakan penyampaian Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum (PU) Fraksi tentang dua raperda, Selasa (25/6).

“Jumlah pejabat struktural yang pensiun tahun 2019 sebanyak 44 orang. Sedangkan tahun 2020 ada 54 orang,” ujarnya.

Sehingga total ada 98 PNS struktural yang pensiun dalam dua tahun. Bahkan, ada kepala OPD telah pensiun saat ini. Seperti Sofyan Thohari yang sebelumnya menjabat kepala Inspektorat. Juga ada Sukarning Yuliastutik, Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan (Dispertan) Kota Probolinggo akan pensiun.

“Untuk PNS fungsional yang akan pensiun sepanjang 2019-2020 mencapai 134 orang. Pada tahun 2019 sebanyak 62 orang. lalu di tahun 2020 berjumlah 72 orang,” jelasnya.

Selanjutnya, posisi kosong PNS struktural untuk jabatan administrator (eselon III dan IV) dapat dilakukan melalui mekanisme mutasi dan promosi melalui kebijakan wali kota. “Wali kota bisa melakukan mutasi atau promosi sejak 6 bulan setelah dilantik. Mekanisme mutasi atau promosi ini dapat dilakukan mulai bulan Agustus 2019,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Namun, pengisian kekosongan pada jabatan pejabat tinggi pratama, harus dilakukan melalui rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ini tertuang dalam PP nomor 11/ 2017 tentang seleksi jabatan tinggi. (put/hn)