PN Bangil Harus Naik Kelas Bila Ingin Dirikan PHI di Kabupaten Pasuruan

BANGIL – Wacana pendirian pengadilan hubungan industri (PHI) di Kabupaten Pasuruan sudah lama didengungkan. Namun, wacana itu tak kunjung terealisasi.

Pendirian PHI sendiri tak mudah. Selain butuh anggaran jumbo, status Pengadilan Negeri setempat juga menentukan. PHI bisa didirikan asal status PN Bangil juga bisa ditingkatkan menjadi tipe IA.

Hal tersebut diungkapkan Ketua PN Bangil Akhmad Fajrinur Sosilo Dewantoro. Ia menyampaikan, dari sisi wilayah, Kabupaten Pasuruan sudah bisa untuk didirikan PHI. Mengingat, banyak industri yang berdiri dan jumlah penduduk yang cukup tinggi.

Hanya saja, pendirian PHI tidak bisa dilakukan serta merta. “Pendirian PHI baru bisa dilakukan kalau PN Bangil naik kelas,” kata Dewantoro –sapaannya-.

Saat ini status PN Bangil merupakan kelas 1B. Untuk bisa berdiri PHI, setidaknya harus menyandang kelas IA. Tanpa kenaikan kelas tersebut, akan sulit diwujudkan. “Kalau dari sisi sarana gedung, kami rasa sudah memadai,” sambungnya.

Untuk itulah, kata Dewantoro, pihaknya akan menindaklanjuti pengajuan kenaikan kelas PN Bangil ke MA (Mahkamah Agung). Pihaknya pun memandang kalau PN Bangil sebenarnya sudah layak untuk bisa naik kelas menjadi tipe IA.

Hal itu bisa ditinjau dari sarana dan prasarana gedung yang menunjang. Serta, banyaknya perkara yang ditangani. “Ada seribu perkara lebih yang ditangani di PN Bangil. Karena itu, kami rasa sudah layak untuk naik kelas menjadi IA,” tambah dia.

Memang, tak mudah untuk bisa naik kelas. Karena hal tersebut juga dipengaruhi dengan ketersediaan anggaran negara. “Kenaikan kelas tersebut juga berpengaruh terhadap gaji pegawai. Karena gaji pegawai akan disesuaikan. Hal ini tentunya yang menjadi pertimbangan MA. Karena harus ada anggaran tambahan, seiring dengan kenaikan kelas itu,” jelasnya. (one/mie)