Mengenal Akhmad Fajrinur Sosilo Dewantoro, Ketua PN Bangil yang Baru

Pucuk pimpinan Pengadilan Negeri Bangil, resmi berganti. Kini jabatan tertinggi di pengadilan kelas IB itu disandang oleh Akhmad Fajrinur Sosilo Dewantoro, 49. Perjalanan berliku pun dilaluinya hingga menapak karirnya saat ini.

IWAN ANDRIK, Bangil

Menjadi seorang hakim memang cita-cita Dewantoro sejak kecil. Keinginannya menjadi seorang pengadil, tak lepas dari sosok ayahnya, H. Fadlansyah. Figur ayah yang menjadi hakim itulah yang membuat dirinya ingin mengikuti jejak ayahnya.

Saat ditemui Jawa Pos Radar Bromo di kantornya, senyum Dewantoro mengembang. Dengan ramah, ia mempersilakan wartawan media ini duduk di kursi yang disiapkan. Ia pun mulai bercerita perjalanan hidupnya hingga menjadi Ketua PN Bangil.

Jalannya begitu berliku. Bahkan, ia sampai nyaris putus asa gara-gara gagal lolos seleksi. Namun, motivasinya kembali bangkit hingga akhirnya ia benar-benar masuk “sekolah” hakim.

Kisahnya bermula saat dirinya ikut pendaftaran CPNS tahun 1993. Ketika itu, ia masih kuliah semester akhir. Ia mendaftar, setelah ada formasi CPNS untuk Kementerian Kehakiman yang kini menjadi Kemenkum-HAM.

“Karena ada kesempatan menjadi pegawai negeri, saya mencoba,” kata alumnus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan hukum tersebut.

Ada ribuan peserta yang ikut tes tersebut. Tidak semuanya diterima karena hanya diambil beberapa orang. Dari yang mengikuti seleksi itu, ia berhasil diterima.

Ia kemudian ditempatkan di PN Purwokerto. Tidak sebagai hakim, melainkan “hanya” staf di bagian pidana.

Bergelut di dunia peradilan, membuat keinginannya untuk menjadi seorang hakim kian meninggi. Keinginan itu akhirnya muncul ketika tahun 1998, pendaftaran calon hakim dibuka.

Lebih dari seribu peserta yang ikut mendaftar. Termasuk istrinya, Rika Ayu Indah. Keduanya sama-sama mendaftar menjadi calon hakim di Semarang.

Beberapa tes dilaluinya. Baik tes administrasi, kesehatan, akademik, dan yang lain. Hingga tes terakhir, wawancara di Jakarta. Ia harus menelan kecewa karena gagal melangkah menjadi calon hakim.

“Bukan hanya saya, karena istri saya juga gagal. Kami kecewa bahkan nyaris putus asa. Sempat merasa kalau saya hanya akan menjadi pegawai biasa,” aku lelaki yang menikah tahun 1996 ini.

Hingga setahun berikutnya, pendaftaran untuk calon hakim kembali dibuka. Semangatnya kembali terlecut setelah mendapat dukungan dari keluarga.

Ia pun mendaftar dan bersaing dengan ribuan peserta yang lain se-Indonesia. Tahapan demi tahapan dilaluinya. Hingga akhirnya, tes wawancara yang sempat gagal dilaluinya, berhasil “ditundukkannya”.

Dewantoro –panggilannya- pun lolos menjadi salah satu dari 200 calon hakim se-Indonesia. “Saya sangat bersyukur karena langkah mewujudkan cita-cita akhirnya terbuka,” kenang bapak dua anak ini.

Pengadilan Negeri Banyumas Jawa Tengah menjadi “persinggahan” awal. Ia bertugas sebagai calon hakim di PN Banyumas pada 2000 – 2003. Di tahun 2003, ia diangkat menjadi hakim dan ditugaskan di PN Pangkalanbun, Kalimantan Tengah. Ia bertugas sebagai hakim di PN Pangkalanbun hingga 2007.

“Selanjutnya, saya dimutasi ke PN Sangatta, Kalimantan Timur. Saya menjabat di PN Sangatta antara 2007 hingga 2009,” kisah kelahiran Kalimantan, 15 Juli 1970 ini.

Dia kembali masuk gelombang mutasi di tahun 2009. Dewantoro dipindahtugaskan ke PN Watampone, Sulawesi Selatan pada 2013. Tak begitu lama. Karena dua tahun kemudian, ia dimutasi ke PN Palu, Sulawesi Selatan.

Sampai tahun 2015, ia mendapat promosi menjadi Wakil Ketua PN Tamiang Layang, Kalimantan Tengah. Jabatan tersebut disandangnya selama setahun. Karena tahun 2016, ia kembali dipromosikan menjadi Ketua PN Masohi, Maluku.

Setahun setelah menjadi Ketua PN Masohi, ia dipercaya menduduki jabatan Ketua PN Banjarnegara, Jawa Tengah. Jabatan ketua di PN kelas IIB itu, dinikmatinya selama setahun.

Karena pada 2018, ia diangkat menjadi wakil ketua pada PN Gianyar Bali. Usai menjadi wakil ketua di PN kelas IB itulah, promosi kembali didapatkannya. Ia dipercaya menjadi Ketua PN Bangil. Jabatan tersebut disandangnya sejak dilantik pada 18 Juni 2019 di Surabaya.

Selama bertugas, banyak pengalaman yang didapatkannya. Mulai pengalaman saat berperkara maupun saat perjalanan dalam tugasnya.

Ia masih ingat ketika menangani perkara pembunuhan istri oleh seorang suami, saat menjadi hakim di Sangatta, Kalimantan Timur. Gedung PN dikepung massa. Mereka mendesak agar terdakwa dihukum seumur hidup, tapi pihaknya bergeming.

“Kami melihat fakta-fakta yang ada. Tuntutan JPU memang seumur hidup karena dianggap pembunuhan berencana. Tapi, majelis hakim memutus hukuman 20 tahun penjara karena menganggap bukan pembunuhan berencana. Alhamdulillah, mereka menerima,” sampainya.

Di luar sidang, bukannya tanpa pengalaman. Khususnya, ketika ia harus bertugas di daerah yang berseberangan dengan lautan. Ia masih ingat, ketika bertugas di PN Masohi, Maluku.

Ketika itu, ia sering harus mengikuti rapat ataupun pertemuan di Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi dengan PN Masohi, terpisah lautan. Untuk menuju Pengadilan Tinggi, harus menggunakan kapal cepat atau lambat.

Tidak ada pesawat karena pesawat hanya ada di Ambon, Maluku. Waktu tempuh menggunakan kapal, bisa tiga jam sampai enam jam. Ombak juga kerap datang. Khususnya ketika musim kemarau.

“Perasaan takut ada karena ombak besar. Bahkan, saya sampai mual-mual naik kapal,” kisahnya.

Meski begitu, hal tersebut tak menyurutkan semangatnya. Ia tetap merasa senang dengan tugas-tugas yang didapatkan. Baginya, semua yang dilakoni dengan senang akan membuat nyaman. (hn)