RSUD Grati Terakreditasi, Pasien BPJS Kesehatan Bisa Tetap Terlayani

SUDAH TERAKREDITASI: Bangunan di RSUD Grati yang saat ini dalam pengerjaan. Rumah sakit milik Pemkab Pasuruan di wilayah timur tersebut akhirnya sudah meraih akreditasi. (Foto: Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

BANGIL – Polemik wacana pemutusan kerja sama BPJS dengan RSUD Grati akhirnya tersudahi. Wacana itu berakhir, setelah rumah sakit pelat merah ini berhasil meraih akreditasi.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Agung Basuki menyampaikan, RSUD Grati telah resmi terakreditasi. Akreditasi didapatkan rumah sakit tipe D itu pada pertengahan Juni 2019.

Dampak akreditasi itu, potensi pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan berakhir. “Sudah terakreditasi madya. Pertengahan Juni ini, sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Rumah Sakit turun,” kata Agung.

Dengan mengantongi akreditasi tersebut, kata Agung, kerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa terjalin lebih lama. Risiko ancaman pemutusan hubungan kerja sama pun tak lagi terjadi. Karena akreditasi tersebut dikantongi sebelum batas waktu, yakni bulan Juli.

“Batas waktu akreditasi kan Juli. Sementara Juni ini, RSUD Grati sudah mengantongi akreditasi. Jadi, kerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa dilanjutkan,” sambungnya.

Seperti pernah diberitakan, rumah sakit di wilayah Kabupaten Pasuruan harus terakreditasi per Juli 2019. Bila tidak, layanan kesehatan bisa terganggu. Sebab, tanpa akreditasi, kerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa dihentikan.

Hal tersebut, jelas merugikan masyarakat. Mengingat, masyarakat saat ini banyak yang telah menjadi peserta BPJS. Dampaknya, mereka bisa mencari layanan kesehatan yang lain. Kalau pun memaksakan, tentunya harus membayar dengan tagihan umum. BPJS Kesehatan tak perpanjang kebijakan terkait akreditasi Rumah Sakit.

Sementara itu, rekomendasi Kementerian Kesehatan agar BPJS bekerja sama dengan rumah sakit yang belum terakreditasi dan tetap menerima layanan BPJS Kesehatan, bakal berakhir pada bulan Juni ini. BPJS Kesehatan pun memastikan belum ada informasi tentang perpanjangan kebijakan tersebut sampai akhir Juni ini.

Sertifikat akreditasi sendiri, merupakan persyaratan yang harus dipenuhi setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71/ 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Berdasarkan aturan itu, rumah sakit yang belum terakreditasi diberi waktu hingga akhir Juni untuk menyelesaikan akreditasinya. Jika tidak, maka kerja sama dengan BPJS Kesehatan bakal dicabut.

Indrina Damaryanti, kepala cabang BPJS Kesehatan Pasuruan mengatakan, sampai kemarin (27/06), belum ada informasi dari Kementerian Kesehatan apakah kebijakan tersebut bakal diperpanjang atau tidak. “Sampai sekarang (kemarin) belum ada informasi dari Kementerian Kesehatan terkait rekomendasi tersebut. Jadi, dipastikan kebijakan bakal berakhir akhir Juni ini,” terangnya.

Pihaknya sendiri, menurutnya, sudah berkomunikasi dengan sejumlah rumah sakit. Baik yang belum terakreditasi ataupun akreditasinya belum diperpanjang. Dengan waktu kurang lebih setengah tahun ini, dikatakan untuk Pasuruan yang belum terkreditasi hanya RSUD Grati.

BPJS Kesehatan

“Dan, karena sudah selesai akreditasinya, maka layanan BPJS Kesehatan tidak akan diputus di RSUD Grati,” terangnya.

Agung Basuki, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan mengatakan, sampai akhir Juni ini, semua rumah sakit di Kabupaten Pasuruan tidak ada yang terkendala bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Semua rumah sakit di Kabupaten Pasuruan beres semua akreditasinya. Sehingga, tidak ada yang sampai diputus kerja sama dengan BPJS Kesehatan,” terangnya.

Termasuk RSUD Grati yang sudah keluar akreditasinya pada awal Juni ini. Sehingga, masyarakat tetap bisa menggunakan BPJS Kesehatan di RSUD Grati. (one/eka/fun)