Panja Minta Pendapat ke BPK dan Pemprov soal Utang Pembayaran Proyek

PASURUAN – Panitia Kerja (Panja) Laporah Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Kota Pasuruan, belum juga merumuskan rekomendasi yang akan diberikan kepada Pemkot setempat. Itu dikarenakan saat ini Panja masih mengumpulkan pendapat hukum dari berbagai pihak.

Wakil Ketua Panja LHP BPK, M Arief Ilham mengaku, Panja telah berkonsultasi dengan BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Senin (24/6) lalu. “Kami konfirmasi apa saja yang disampaikan pihak Pemkot sewaktu hearing dengan Panja,” ujarnya kemarin (27/6).

Di hari yang sama, kata Arief, Panja juga berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jawa Timur. Kali ini, berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK yang menyoroti empat proyek di Kota Pasuruan yang belum tuntas pembayarannya.

Yaitu, proyek pembangunan gedung Kesenian, gedung kantor Kecamatan Panggungrejo, gedung kantor Kecamatan Bugul Kidul, dan gedung Farmasi.

Ada dua jenis utang yang harus dibayar untuk proyek yang berjalan pada tahun anggaran 2017 itu. Pertama, utang pada pihak ketiga untuk proyek pembangunan fisik sebesar Rp 8,5 miliar. Kedua, utang untuk proyek pengawasan sebesar Rp 97 juta.

“Kami minta pendapat ke Biro Hukum Pemprov mengenai tanggungan Pemkot itu. Karena selama belum dibayar, empat gedung itu belum bisa dicatat sebagai aset tetap,” katanya.

Hasil konsultasi yang dilakukan dengan dua instansi itu akan kembali dirumuskan di internal Panja. Selanjutnya, Panja akan menyusun hasil kerjanya berupa rekomendasi. “Rekomendasi Panja inilah yang nanti disampaikan ke Pemkot. Insya Allah Senin depan,” tandas Politisi Partai Golkar itu. (tom/fun)