MPP Kab Probolinggo Bakal Direhab, Dianggarkan Rp 2,9 M

AKAN DIPERBAIKI: Gedung MPP Kabupaten Probolinggo akan diperbaiki dengan anggaran Rp 2,9 miliar. Dalam perbaikan ini juga akan disediakan ruangan khusus UKK. (Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

DRINGU-Beragam persiapan dilakukan Pemkab Probolinggo untuk merealisasikan pengadaan pelayanan keimigrasian di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya dengan menyediakan ruangan khusus Unit Kerja Keimigrasian (UKK).

Penyediaan tempat ini akan dilakukan dengan merehab gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo. Sejauh ini rencana perbaikan gedung MPP senilai Rp 2,9 miliar dari APBD 2019 ini telah dilelang.

Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Probolinggo Hadi Prayitno mengatakan, rencana pengadaan pelayanan keimigrasian di Kabupaten Probolinggo sangat serius. Bila ini sudah terealisasi, warga Kabupaten Probolinggo akan lebih mudah mengurus paspor dan keimigrasian. “Nantinya warga sekitar Kabupaten Probolinggo juga direncanakan bisa manfaatkan pelayanan UKK di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Hadi mengatakan, pelayanan UKK dipusatkan di gedung MPP. Karenanya, tahun ini gedung MPP akan diperbaiki untuk menyiapkan ruangan UKK. Menurutnya, ketika berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi Jakarta, dibutuhkan sekitar tiga ruangan berukuran cukup luas.

Pihaknya mengatakan, gedung sisi barat MPP sudah disampaikan dan dianggap sangat cukup. Sehingga, tinggal memperbaikinya. “Sekarang tinggal tunggu tim survei dari Dirjen Imigrasi. Nanti akan ditunjukkan ruangan yang akan dijadikan tempat UKK dan fasilitasnya. Sehingga, tim survei bisa menilai keseriusan dan kesiapan kami untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian ke masyarakat,” ujarnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Probolinggo Prijono mengatakan, lelang rehabilitasi gedung MPP sudah diajukan pada Mei. Kini, sudah ada pemenang lelang dan rehabnya sudah dikerjakan untuk tahap awal. “Rehab gedung MPP itu nanti ada beberapa bagian. Salah satunya rehab persiapan ruangan UKK sesuai kebutuhan. Diperkirakan tiga ruangan ukuran besar dibutuhkan khusus untuk UKK,” jelasnya.

Semantara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Novianto Sulastono menilai, Kabupaten Probolinggo sangat strategis untuk dilengkapi dengan pelayanan keimigrasian. Pekan lalu, pihaknya mendampingi tim Pemkab Probolinggo menemui Dirjen Imigrasi.“Disambut dan disetujui oleh Bapak Dirjen Imigrasi, terkait pengajuan Pemkab Probolinggo. Malah bukan Unit Layanan Paspor (ULP), tapi Unit Kerja Keimigrasian (UKK) yang disarankan,” katanya. (mas/rud)