Paripurna, DPRD Kritik Ketidakhadiran Sekda-Kepala OPD Pemkot

MAYANGAN – Ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Probolinggo Bambang Agus Suwignyo dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Paripurna DPRD, jadi sorotan. Mereka dinilai bisa menghambat proses pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) di DPRD.

“Sejak 1 April 2019, sudah ada 15 rapat paripurna di DPRD. Tapi, saat melihat absensi ini, saudara Sekda hanya satu kali,” ujar Anggota Fraksi PKB Abdul Azis yang mengajukan interupsi dalam Rapat Paripurna beragenda Nota Penjelasan Wali Kota terhadap Rancangan 2 Raperda.

Azis mengingatkan, sekda merupakan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dengan tidak hadirnya sekda dalam paripurna, ketua Komisi I ini meragukan serapan APBD 2019 bisa maksimal. “Jadi, jangan terlalu berharap para eksekutor bisa memaksimalkan anggaran APBD 2019 karena komandannya tidak menganggap penting agenda DPRD,” ujarnya.

Selain absennya sekda, Azis juga menyoroti minimnya kehadiran kepala OPD. Salah satunya Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Probolinggo Rachmadeta Antariksa. “Ada beberapa kepala OPD yang sering tidak hadir dan malah diwakilkan. Rekor kedua setelah sekda adalah kepala BKPSDM. Dari 15 paripurna, hanya satu kali hadir atau diwakilkan,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bromo sampai berita ini ditulis tadi malam, Sekda Kota Probolinggo Bambang Agus Suwignyo belum respons. Sedangkan, Kepala BKPSDM Kota Probolinggo Rachmadeta Antariksa mengaku sudah mendengar kritikan dari Ketua Komisi I DPRD Kota Probolinggo. “Saya sudah mendengar soal itu. Kemarin saya memang tidak hadir karena sakit,” ujarnya.

Deta–sapaan Rachmadeta Antariksa–mengakui dalam beberapa kesempatan rapat paripurna tidak hadir. Biasanya jika tidak hadir, diwakili oleh stafnya. “Tapi, sepengatahuan saya rapat paripurna untuk dua raperda ini belum sampai 15 kali,” ujarnya.

Meski dalam rapat paripurna beberapa kali tidak hadir, Deta memastikan, selalu hadir jika tidak ada halangan seperti dinas luar. Baik dalam rapat pembahasan di komisi maupun di Badan Anggaran (Banggar). “Kecuali jika memang bertepatan ada tugas lain, maka diwakilkan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Probolinggo Moch. Soufis Subri mengatakan, masukan dari DPRD cukup bagus. Menurutnya, antara eksekutif dan legislatif bisa sama-sama mengoreksi. “Bagus masukan itu. Bisa menjadi koreksi bagi kami. Tadi juga sudah saya sampaikan, jika ada persoalan terkait absensi, bisa bersurat resmi,” ujarnya. (put/rud)