Walau Dapat WTP dari BPK, Fraksi DPRD di Kab Pasuruan Soroti Sejumlah Temuan BPK

BANGIL – Paripurna ke dua Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 Kabupaten Pasuruan menjadi ajang penyampaikan kritik oleh anggota DPRD setempat. Sejumlah kritik dituangkan dalam paripurna tentang pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi tersebut.

Kritik tersebut dituangkan masing-masing fraksi dalam PU mereka. Sebagian memang tidak disampaikan dalam mimbar paripurna. Namun, beberapa perwakilan fraksi memilih untuk menyampaikannya agar didengar banyak undangan.

Seperti Fraksi Gerindra yang menyoal beberapa kebijakan serta kinerja OPD di lingkungan Pemkab Pasuruan. Misalnya saja, kejelasan soal penerima dan realisasi belanja hibah, bantuan sosial, serta bantuan keuangan tahun 2018, atau kejelasan standar bagi penerima insentif guru TPQ.

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Rusdi Sutejo mengaku, ada beberapa hal yang dipertanyakan fraksinya. Misalnya saja berkaitan dengan insentif bagi guru TPQ atau penerima bantuan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

“Kami ingin tahu siapa saja yang menerima. Apakah sudah sesuai atau tidak,” jelasnya.

Fraksi Gerindra juga menyoroti persoalan dana desa. Sebab, dana desa ini menjadi temuan BPK lantaran penyaluran dan pertanggunjawaban penggunaan dana desa tahun 2018, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Banyak pemerintah desa yang tidak memberikan informasi memadai terkait penggunaan dana desa. Bahkan, papan nama proyek pun banyak yang tidak terpasang. Namun, tidak ada sanksi yang diberikan atas itu.

Ia memandang, pemerintah daerah terlalu lembek dalam hal pengawasan dan sanksi pelanggarannya. “Pemkab terkesan tidak mau ribet yang akhirnya justru membuka ruang penyimpangan. Pertanyaan kami, di mana Bapak Camat yang terhormat, di mana Inspektorat, di mana DPMD. Mohon penjelasan,” kata Rusdi.

Temuan BPK lainnya, terkait penatausahaan persediaan obat dan alat kesehatan pada RSUD Bangil yang tak sepenuhnya tertib. Hal tersebut dipengaruhi selisih nilai persediaan obat antara pencatatan fisik dan persediaan.

Ada juga kesalahan pencatatan mutasi masuk persediaan dari realisasi belanja obat dan alat kesehatan. Juga realisasi penjualan obat dan alat kesehatan tidak didukung dengan database penjualan pada instanlasi pusat data elektronik.

“Jangan sampai ada unsur kesengajaan dari aparatur di dalamnya, sehingga berpengaruh terhadap tingkat pelayanan kepada masyarakat. Terhadap persoalan ini, kami memandang tidak cukup hanya melaksanakan rekomendasi BPK. Tetapi, pemerintah daerah harus mengevaluasi aparatur yang bertanggung jawab di dalamnya. Mohon tanggapan Bupati,” tandas Rusdi.

Tak hanya dari Gerindra. Fraksi gabungan yang terdiri atas PPP, PKS, dan Hanura juga tak mau kalah menyampaikan unek-uneknya. Juru bicara fraksi gabungan, Saifullah Damanhuri menilai, opini WTP yang diraih Pemkab Pasuruan belum tentu memenuhi unsur-unsur. Seperti perencanaan, pengawasan, dan lemahnya inovasi maupun kreativitas pelaksanaan program OPD.

“Karena pengawasannya masih lemah, serta perencanaannya kerap melenceng,” jelasnya.

Belum lagi, unsur manfaat. Di mana program yang dijalankan kerap tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Dari sisi penyerapan pun, kata Gus Saiful –sapaannya-, kerap tak maksimal. Bahkan, sering gagal terserap.

“Seperti pengadaan tanah untuk TPA. Beberapa kali sempat mengalami gagal serap anggaran,” ulasnya.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengaku, kritikan maupun pertanyaan yang dilakukan masing-masing fraksi tentu akan dijawabnya. Jawaban tersebut akan disampaikan dalam paripurna berikutnya.

“Kami terima kasih ada saran ada pertanyaan. Akan menjadi motivasi kami untuk bisa menjadi lebih baik. Biasa saja dan wajar-wajar menurut saya. Itu hal-hal umum,” pungkasnya. (one/fun)