Tuntas Bahas Laporan Keuangan APBD 2018, Pemkab-DPRD Bersiap P-APBD 2019

KRAKSAAN – Tuntas sudah pembahasan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2018. Jumat lalu (21/6), DPRD Kabupaten Probolinggo, telah menyetujui penandatanganan Nota Persetujuan tentang Raperda LPj Pelaksanaan APBD 2018. Itu setelah fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhir (PA)-nya.

Dalam PA itu, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Probolinggo dapat menerima dan menyetujui Raperda LPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Selanjutnya, untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Probolinggo. Itu tertuang dalam Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Probolinggo dan Bupati Probolinggo, terkait LPj Pelaksanaan APBD 2018.

Wahid Nurahman selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo saat dikonfirmasi mengatakan, pembahasan LPj (laporan pertanggungjawaban) pelaksanaan APBD 2018, telah tuntas. Pihaknya pun sudah melihat ada surplus Rp 12.758.959.422,32. Sebab, pedapatan daerah sebesar Rp 2.186.344.056.578,64. Sedangkan belanja daerah dan transfer sebesar Rp 2.173.585.097.156,32.

”Untungnya, defisit itu bisa ditutupi dengan pembiayaan penerimaan daerah sebesar Rp 179.657.194.106. Sedangkan pembiayaan pengeluaran daerah sebesar Rp 4.795.525.000. Sehingga masih dan surplus defisit sebesar Rp 174.861.669.106,” terangnya.

Wahid Nurrahman menambahkan, inti dalam pembahasan LPj pelaksanaan APBD 2018, menjadi evaluasi bersama. Guna pelaksanaan APBD di tahun-tahun berikutnya lebih baik. oleh karena itu, Pemkab untuk memprhatikan pendapat akhir dari fraksi-fraksi. ”Pembahasan LPj pelaksanaan APBD 2018 sudah selesai. Sekarang tinggi persiapan pembahasan Perubahan APBD 2019,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono mengatakan, semua masukan dari legislatif dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dalam melaksanakan tugas-tugas eksekutif. Utamanya dalam peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

”Semua pendapat dan masukan dari legislatif menjadi catatan terpenting untuk bisa menjadikan lebih baik lagi ke depannya,” terangnya. (mas/fun)