MUI Fokus ke Perizinan dan Lahan saat Panggil Kades-Camat soal Tempat Persemayanan

KLARIFIKASI: Pertemuan antara MUI, Pemdes Asembakor dan Kecamatan Kraksaan yang digelar di Gedung Islamic Center, Senin (24/6) pagi. (Mukhamad Rosyidi/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

KRAKSAAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo akhirnya memanggil Kades Asembakor dan Kecamatan Kraksaan. Pemanggilan itu untuk klarifikasi soal polemik pendirian tempat persemayanan di Desa Asembakor, Kraksaan, yang sempat mendapat diprotes sebagian warga.

Senin (24/6) Kades Asembakor beserta Camat Kraksaan datang ke kantor MUI di Gedung Islamic Center (MUI) sekitar pukul 09.30. Mereka dimintai keterangan perihal simpang siurnya bangunan, lahan dan juga proses perizinan. Hal yang sempat menjadi penolakan sebagian warga.

Setelah rapat selesai, Sekretaris MUI Yasin mengatakan, hasil klarifikasi sudah membuat persoalan terang. Di antaranya mengenai peruntukan bangunan tersebut.

Sebelumnya beredar kabar bahwa bangunan tersebut merupakan tempat kremasi jenazah warga nonmuslim. “Setelah kami memintai keterangan pihak Kades dan juga Camat, itu bukan untuk kremasi atau tempat peribadatan. Bangunan tersebut, adalah merupakan bangunan untuk rumah duka. Atau tempat persemayaman sementara mayat,” ujarnya.

Seperti pengakuan Samuel, Ketua Yayasan Budiluhur, Kades mengaku bahwa bangunan itu diperuntukan untuk tiga agama untuk etnis Tionghoa. “Katanya memang untuk tiga agama,” terangnya.

Yasin mengungkap, yang masih belum jelas dalam permasalahan itu yakni mengenai lahan dan juga isu pembohongan izin. Menurutnya, baik warga maupun kades keterangannya tidak sama.

“Untuk lahan yang semula dikatakan warga itu kuburan belum jelas. Menurut kades itu bukan kuburan. Kades menguatkannya dengan data yang dimilikinya. Dan untuk perizinan yang katanya untuk toko modern, juga dibantahnya,” tandasnya.

Karena masih belum mendapatkan kejelasan, kedepan pihaknya berencana menghadirkan 10 orang yang dimintai tandatangan guna turunnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, rencananya juga akan menghadirkan pemilik lahan sebelum dibeli oleh Samuel.

“Nantinya akan kami bahas lebih lanjut. Kami akan mengundang semua pihak yang terkait dalam masalah ini. Untuk saat ini, kami belum bisa menyimpulkan atau membuat solusi permasalahan ini. Karena masih ada dua hal yang belum jelas,” terangnya.

Sebelumnya Jainulloh, Kades Asembakor membantah tuduhan masyarakat yang dialamatkan kepadanya. Tuduhan tersebut yaitu mengenai permohonan untuk tandatangan 10 orang guna turunnya IMB. Tandatangan tersebut menurut warga bukan untuk tempat kremasi. Tetapi untuk toko modern. Selain itu, warga yang tandatangan juga diiming-imingi uang Rp 100 ribu agar bersedia menggoreskan tinta hitam. Jainulloh sudah membantah soal tudingan sebagian warga. yang meminta tandatangan itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan menolak pembangunan yang awalnya disebut untuk tempat kremasi mayat nonmuslim. Meskipun sudah dijelaskan bahwa peruntukan bangunan untuk tempat persemayanan, sebagian warga tetap menolak. Pasalnya, bangunan itu merupakan bangunan untuk mayat nonmuslim. (sid/fun)