Komisi III Soroti Lambatnya Pengerjaan Proyek Fisik di Kota Pasuruan

PANGGUNGREJO – Hingga memasuki akhir Juni tahun ini, belum ada satupun proyek fisik di Kota Pasuruan yang digarap. Kondisi ini mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Kota Pasuruan. Komisi III minta agar proyek fisik bisa digarap di awal semester dua tahun ini.

Ketua Komisi III DPRD Kota Pasuruan Helmi mengungkapkan, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi ini. Sebab, proyek fisik di Kota Pasurun belum ada yang berjalan.

Padahal, tahun anggaran 2019 sudah memasuki akhir semester pertama. Dan, awal Juli nanti sudah masuk awal semester dua. Itu artinya, tinggal enam bulan saja masa pengerjaan proyek fisik di tahun ini.

Yang lebih memprihatinkan, sejumlah proyek fisik belum masuk tahap lelang. Contohnya, peningkatan taman kota senilai Rp 4,7 miliar dan perbaikan Jalan Kyai Mansur senilai Rp 8 miliar.

Beberapa waktu lalu, Komisi III sempat memanggil Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Pasuruan. Hasilnya, BLP mengaku sejumlah OPD di Kota Pasuruan belum memasukkan proyek fisik untuk dilakukan lelang.

“Kami memang sempat memanggil BLP. Hasilnya, ternyata memang masih banyak proyek yang belum masuk lelang. Harapannya, paling lambat Juli sudah dilakukan lelang. Kalau tidak begitu, bisa molor dan tidak akan selesai tepat waktu,” ungkap lelaki yang juga Ketua DPC PAN Kota Pasuruan ini.

Sutirta, anggota Komisi III DPRD Kota Pasuruan yang lain pun menyayangkan kondisi ini. Jika mengacu pada tahun anggaran berjalan yang sudah masuk Juni, harusnya proyek fisik sudah mulai terlaksana. Artinya, ada keterlambatan pengerjaan.

Ia menjelaskan, BLP sempat berdalih, mereka sudah berkoordinasi tentang keterlambatan pengerjaan proyek fisik ini dengan tiap OPD. Namun, kewenangan BLP terbatas. Tahap lelang bergantung pada OPD itu sendiri.

Menurutnya, ada beberapa proyek fisik yang perlu mendapat perhatian. Yaitu, proyek fisik yang dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK). Seperti lanjutan pembangunan gedung OK Central senilai Rp 10 miliar dan proyek rehab Pasar Kebonagung dan Pasar Karangketug senilai Rp 4,2 miliar.

Sebab, anggaran DAK memiliki batas waktu penyerapan. Pihaknya berharap, keterlambatan pengerjaan sejumlah proyek fisik di Kota Pasuruan pada tahun lalu tidak terulang di tahun ini. Seperti rehab Pasar Mebel Bukir Kota Pasuruan yang gagal terserap.

“Selama ini, alasan gagalnya selalu klise. Mulai dari gagal lelang sampai menunggu petunjuk teknis (juknis) turun. Yang penting itu komitmen. Kalau perlu ada tekanan dari kepala daerah agar proyek fisik segera digarap,” sebutnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pasuruan Muallif Arif mengaku, pihaknya optimistis rehab pasar melalui DAK akan rampung tepat waktu. Menurutnya, saat ini pihaknya sudah memasukkan dokumen paket pengerjaan ke tahap lelang.

“Memang belum ada yang digarap. Kami masih menunggu tahap lelang. Insyaallah, tepat waktu. Kalau tahun lalu kan dikarenakan juknis datang terlambat. Mudah-mudahan tahun ini pengerjaan proyek fisiknya tidak terkendala apapun,” tutur Ayik -sapaan akrabnya-.

Pernyataan serupa diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Pasuruan Rudiyanto. Ia mengaku, saat ini pihaknya sedang merampungkan tahap perencanaan untuk proyek peningkatan Taman Kota. DLHKP berkomitmen, proyek ini sudah masuk lelang pada bulan Juli. (riz/fun)