Ini Hasil Studi Banding DPRD Kota Pasuruan ke Banda Aceh

PANGGUNGREJO – Ada sejumlah hal yang didapat DPRD Kota Pasuruan usai menggelar studi banding ke Aceh selama empat hari, Salah satunya tentang perencanaan anggaran yang dikelola dengan sangat baik di Aceh.

Komisi I misalnya, yang melakukan studi banding ke Banda Aceh, Provinsi Aceh. Mereka mengetahui warga yang membaktikan dirinya untuk kepentingan agama mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setempat.

Anggota Komisi I DPRD Kota Pasuruan Farid Misbah mengungkapkan, Banda Aceh memiliki tata kelola keuangan yang baik. Ibu kota Provinsi Aceh ini memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan tahun beruntun.

“Ternyata kondisi ini tidak terlepas dari perencanaan pengelolaan anggaran yang dikeluarkan. Misalnya, terkait honor yang diberikan untuk guru ngaji dan tukang memandikan jenazah,” ungkapnya.

Farid menjelaskan, Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa. Sehingga, mereka tidak hanya mengelola anggaran dari APBD saja, namun juga ada dari Baitul Mal.

Kondisi ini dimanfaatkan Aceh untuk memberikan perhatian lebih pada guru ngaji, ustad, maupun tukang mandi jenazah.

“Masing-masing yang berhak cuma dapat satu. Jadi, kalau sudah dapat dari APBD, mereka tidak boleh mengambil dari Baitul Mal. Cuma ini membuat jumlah penerima menjadi banyak,” jelas Farid.

Menurut Farid, hal itu bisa dicontoh oleh Pemkot Pasuruan. Ia lantas mencontohkan dana sisa lebih penganggaran (Silpa) dalam APBD Pemkot Pasuruan tahun 2018 yang mencapai Rp 200 miliar.

Nah, Silpa itu seharusnya tidak terjadi. “Memang tidak bisa seperti Aceh. Namun, kan bisa dengan menambah honor yang diberikan. Sehingga, tidak terjadi Silpa yang cukup besar setiap tahunnya,” terang Farid. (riz/mie)