Duh, 98 Kapal di Kota Probolinggo Masih Pakai Cantrang

BEDA KELAS: Kapal nelayan berangkat dan melintas di perairan Kota Probolinggo. Sejauh ini, masih banyak nelayan Kota Probolinggo yang menggunakan cantrang. (Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

MAYANGAN – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI telah menerbitkan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) sejak 2015. Namun, sejauh ini aturan ini masih tarik ulur. Sehingga, masih banyak nelayan yang tetap menggunakan alat tangkap terlarang.

Plt Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Probolinggo Zainul Fatoni mengatakan, sampai akhir Juni ini, masih ada sekitar 95-98 kapal jonggrang di Kota Probolinggo yang masih menggunakan alat tangkap cantrang. Mereka tetap berlayar seperti biasa. “Yang terdata di kami (HNSI), ada 95-98 kapal. Mereka tetap berlayar seperti sedia kala,” ujarnya.

Menurutnya, pasca kedatangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan di Pelabuhan Perikanan Mayangan Probolinggo, Jumat (29/3), menurut Zainul Fatoni, masih belum ada surat tembusan mengenai permintaan nelayan agar aturan itu dicabut. Serta ada kebijakan mengenai penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

“Pada saat itu, Bapak Luhut mengatakan, akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, hingga kini belum ada tembusannya. Dimungkinkan, jika memang akan ada aturan baru, menunggu kabinet baru terbentuk,” ujarnya.

Meski kapal cantrang tetap melaut, menurutnya, tidak ada penindakan terhadap mereka dari pihak keamanan. “Pihak keamanan, Polri mengirimkan telegram pada jajarannya termasuk Polairud mengenai kapal cantrang. Sehingga, jika kapal cantrang melaut diperbolehkan atau masih tidak akan ada tindakan,” ujarnya.

Zainul Fatoni berharap, penggunakan alat cantrang mendapatkan rekomendasi dengan adanya penerbitan SIPI. “Harapan kami, cantrang dilegalkan dengan dicabutnya Permen KP tersebut,” ujarnya.

Kepala Dinas Perikanan Kota Probolinggo Sudiman membenarkan jika aturan terhadap penggunaan cantrang belum ada kejelasan. Selama ini, larangannya belum dicabut, sedangkan Presiden membolehkan asal tidak ada tambahan kapal baru.

“Makanya hingga saat ini kapal cantrang tetap boleh berlayar mencari ikan. Dan, tidak akan ada tindakan dari petugas keamanan laut. Kami masih tunggu keputusan resminya dari Pusat melalui provinsi,” ujarnya. (rpd/rud)