Biaya Khitan tanpa Indikasi Medis Tak Ditanggung BPJS

MAYANGAN – Tidak semua layanan medis di-cover atau menjadi tanggungan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Setidaknya, ada 21 layanan medis yang tidak bisa dibiayai BPJS. Salah satunya khitan.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2018 pasal 52 tentang Layanan Medis yang Tidak Diatur dalam BPJS. Kecuali, ada tindakan medis.

Kepala Operasional BPJS Kesehatan Kota Probolinggo Mira Esterini mengatakan, tindakan khitan yang dilakukan karena hajatan tidak ditanggung BPJS. “Sunat (khitan) tanpa indikasi medis, tidak termasuk dalam manfaat JKN. Kecuali, ada tindakan medis. Misalnya, tidak bisa kencing lalu disunat, itu bisa dijamin. Tapi, kalau sunat saja, belum bisa,” ujarnya.

Karenanya, meski menggunakan layanan medis, namun karena tidak ada indikasi medis, maka meski menjadi anggota BPJS Kesehatan, tidak berlaku. Sehingga, para orang tua tidak perlu mencari rujukan untuk mengkhitan putranya.

Menurutnya, ada 21 layanan medis yang tidak ditanggung BPJS. Di antaranya, khitan, layanan yang tidak sesuai ketentuan undang-undang.

Dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Akibat pekerjaan yang menjadi tanggungan pemberi kerja, kecelakaan lalu lintas yang ditanggung asuransi lain, dan dilakukan di luar negeri.

Jaminan juga tidak diberikan kepada pelayanan untuk tujuan estetika, mengatasi infertilitas, meratakan gigi, alat kontrasepsi atau kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga, serta akibat ketergantungan obat dan alkohol.

Juga untuk tindakan menyakiti atau membahayakan diri sendiri dan pengobatan alternatif yang belum dinilai efektif berdasar teknologi kesehatan atau masih bersifat riset.

Kondisi lain yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan adalah layanan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah. Bersifat bakti sosial, tanggap darurat, dan kejadian luar biasa atau wabah. Selain itu, ada pelayanan kesehatan akibat tindak pidana.

“Seperti penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain 21 poin yang tercantum dalam pasal 52 Perpres Nomor 82/2018, pelayanan kesehatan menjadi tanggungan BPJS Kesehatan,” ujar Mira. (rpd/rud)